KPU Usul Pilpres Digelar Februari 2024, Nama Capres Mulai Beredar, Siapa Mereka?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sudah mengusulkan waktu pemungutan suara untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024.
Dia adalah Hasnaeni, Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas).
Hasnaeni merupakan pengusaha berasal dari Blitar, Jawa Timur. Dia wanita campuran dari Sulawesi (Bone).
Hasnaeni dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Salah satu di antaranya membagi-bagi uang dan makanan kepada warga sehingga menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
Semula, wanita itu merupakan politisi Partai Demokrat. Namun, belakangan dia mendirikan Partai Emas.
Di Partai Emas, Hasnaeni membuat program penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis melalui Emas Jek dan Kopermasindo.
"Dia disukai karena menciptakan lapangan pekerjaan secara nyata dan sangat mudah," ujarnya.
Baca juga: Kunjungi Balai Kota Hingga Rapat dengan Anies Baswedan, AHY Siap Maju Pilpres 2024?
Baca juga: AHY dan Anies Baswedan Bertemu di Balai Kota Hari Ini, Bicara Persiapan Pilpres 2024?
Sebelumnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024 dan Pilkada pada 20 November 2024.
Usulan itu, kata dia, sudah disampaikan kepada pihak DPR RI.
Pihaknya mengusulkan hal tersebut karena sejumlah alasan.
Pertama, kata Ilham, pihaknya sudah menghitung dan melakukan simulasi.
Menurut perhitungan tersebut, kata dia, hasil Pemilu 2024 kemungkinan belum bisa didapatkan pada saat penyelenggaraan Pilkada yang kemungkinan digelar pada Agustus 2024 jika Pemilu tetap dilaksanakan pada April 2024.
Pertimbangan dalam perhitungan tersebut di antaranya kemungkinan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang yang memakan waktu.
Dengan demikian, kata dia, jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan April maka akan terjadi kekosongan saat pencalonan Pilkada.
Selain itu, kata dia, pihaknya menghindari pekerjaan yang terus beririsan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.