KPU Usul Pilpres Digelar Februari 2024, Nama Capres Mulai Beredar, Siapa Mereka?

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sudah mengusulkan waktu pemungutan suara untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024.

KPU mengusulkan waktu pemungutan suara untuk Pileg dan Pilpres pada 21 Februari 2024, sedangkan Pilkada pada 20 November 2024.

Meskipun masih akan berlangsung pada 2 tahun mendatang, namun, sejumlah nama calon presiden-wakil presiden sudah muncul ke publik.

Sampai saat ini, Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang sudah menyatakan nama calon presiden yang akan diusung.

Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto menjadi Capres 2024.

Saat ini, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Selain itu, Partai Golkar mulai berani menunjukkan keseriusan mengusung Airlangga Hartarto.

Airlangga disebut-sebut sebagai menteri kesayangan Presiden Joko Widodo. Kini, dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bahkan, partai berlambang pohon beringin itu sudah mulai mengkaji kriteria calon pasangannya.

Terakhir, PAN akan mengusung kader sendiri untuk bisa maju dalam Pilpres 2024.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut nama Soetrisno Bahir, salah satu kader terbaik yang akan diusung untuk Pilpres 2024.

Soetrisno Bahir adalah kader PAN. Dia berlatar belakang pengusaha asal Jawa Tengah.

Di luar nama-nama itu, ada nama lainnya, seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca juga: Beri Tanggapan Soal Koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2024, Sekjen PDIP : Akan Dipertimbangkan

Baca juga: PDIP Diprediksi Bisa Raih Kemenangan Seperti Tahun 2014 Jika Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Jabriek Bengal mengungkapkan dari sejumlah nama itu akan ada seorang wanita yang juga mencalonkan diri sebagai presiden.

"Belum pernah ada wanita berusia muda akan menjadi RI 1," ujarnya, dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (3/6/2021).

Dia adalah Hasnaeni, Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas).

Hasnaeni merupakan pengusaha berasal dari Blitar, Jawa Timur. Dia wanita campuran dari Sulawesi (Bone).

Hasnaeni dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Salah satu di antaranya membagi-bagi uang dan makanan kepada warga sehingga menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Semula, wanita itu merupakan politisi Partai Demokrat. Namun, belakangan dia mendirikan Partai Emas.

Di Partai Emas, Hasnaeni membuat program penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis melalui Emas Jek dan Kopermasindo.

"Dia disukai karena menciptakan lapangan pekerjaan secara nyata dan sangat mudah," ujarnya.

Baca juga: Kunjungi Balai Kota Hingga Rapat dengan Anies Baswedan, AHY Siap Maju Pilpres 2024?

Baca juga: AHY dan Anies Baswedan Bertemu di Balai Kota Hari Ini, Bicara Persiapan Pilpres 2024?

Sebelumnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024 dan Pilkada pada 20 November 2024.

Usulan itu, kata dia, sudah disampaikan kepada pihak DPR RI.

Pihaknya mengusulkan hal tersebut karena sejumlah alasan.

Pertama, kata Ilham, pihaknya sudah menghitung dan melakukan simulasi.

Menurut perhitungan tersebut, kata dia, hasil Pemilu 2024 kemungkinan belum bisa didapatkan pada saat penyelenggaraan Pilkada yang kemungkinan digelar pada Agustus 2024 jika Pemilu tetap dilaksanakan pada April 2024.

Pertimbangan dalam perhitungan tersebut di antaranya kemungkinan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang yang memakan waktu.

Dengan demikian, kata dia, jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan April maka akan terjadi kekosongan saat pencalonan Pilkada.

Selain itu, kata dia, pihaknya menghindari pekerjaan yang terus beririsan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang digelar Perludem pada Minggu (30/5/2021).

"Setelah kami berdiskusi untuk yang terakhir, kami mengusulkan pada tanggal 21 Februari 2024 untuk penyelenggaraan Pemilu, dan untuk Pilkada akan kita laksanakan pada 20 November 2024," kata Ilham.

Baca juga: Lawan Jokowi di Pilpres 2019 Ditunjuk Sebagai Menteri, Prabowo Menhan dan Sandiaga Uno Menparekraf

Baca juga: Daftar Reshuffle Kabinet, Prabowo-Sandi Kini Gabung ke Jokowi Setelah Kalah Tarung di Pilpres 2019

Pihaknya mengusulkan durasi proses pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada dibuat menjadi 30 bulan atau lebih lama 10 bulan dari yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Usulan tersebut diajukan, kata Ilham, karena Pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pertama kali di Indonesia di tahun yang sama, walaupun KPU RI pernah melaksanakan Pilkada 2018 yang kemudian pelaksanaan atau tahapannya beririsan dengan Pemilu 2019.

Selain itu, menurut pihaknya, Pemilu dan Pilkada 2024 memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian bagi penyelenggara Pemilu.

Ilham mengatakam usulan tersebut belum disetujui dan disepakati pihak-pihak terkait.

Namun demikian Ilham berharap rancangan tersebut dapat diperhatikan DPR dan Pemerintah sehingga bisa disepakati bersama.

"Itu yang sudah kami sampaikan dan kami siapkan selama ini. DPR sudah membuat tim, untuk mengkaji soal-soal seperti ini dan melihat apakah memungkinkan tawaran-tawaran yang kami sampaikan tadi bisa diperhatikan bersama, dibahas bersama DPR dan Pemerintah agar nanti bisa disetujui oleh kita bersama," kata Ilham.

Selain itu, Ilham mengatakan pihaknya juga akan melakukan uji publik dan beberapa Focus Group Discussion (FGD) terhadap rancangan tersebut.

"KPU juga akan melakukan uji publik terhadap rancangan-rancangan kami ini. Kita juga akan melakukan FGD-FGD terhadap rancangan-rancangan kami ini agar nanti semua bisa memberikan masukan terhadap rancangan kami," kata Ilham.