Tak Terima Dianggap Fiktif, Sejumlah Pimpinan Ponpes di Serang Datangi Polda Banten

Laporan Wartawan Tribunbanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren di Banten, hingga saat ini masih menjadi polemik di kalangan warga.

Di mana sebelumnya Uday Suhada selaku Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP)  merupakan salah satu pelapor dalam kasus tersebut.

Dalam laporan Uday menyebut  ada sekitar 46 ponpes yang berada di wilayah Padarincang dan Pabuaran, Kabupaten Serang diduga fiktif atau tidak ada wujudnya.

Dari ucapan Uday Suhada tersebut, kemudian membuat sejumlah pimpinan ponpes yang menerima bantuan dana hibah, merasa tidak terima bahwa ponpesnya dianggap fiktif.

Sehingga kemudian sejumlah perwakilan dari pimpinan ponpes di wilayah Padarincang dan Pabuaran mendatangi Polda Banten, Kamis (10/6/2021).

Pantauan TribunBanten.com saat di lokasi, ada sekitar 30 an Pimpinan Ponpes yang hadir saat itu.

Baca juga: Kiai Sepuh Banten Datangi Kejati Dukung Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes

Namun yang membuat laporan hanya perwakilan saja, sementara yang lainnya berada di lingkungan Masjid Polda Banten.

Pimpinan Ponpes Al Muhajirin Kecamatan Padarincang, H. Juher mengatakan bahwa kedatangannya ke Polda Banten yaitu untuk melaporkan ucapan Uday terkait 46 ponpes yang disebut fiktif.

"Saya dan kawan-kawan baik dari Padarincang maupun dari Pabuaran merasa wajar kalau menanyakan, yang dianggap ghaib oleh saudara Uday Suhada itu dari Ponpes mana, dari siapa dan dasarnya apa," ucap  Juher saat ditemui di Mapolda Banten, Kamis (10/6/2021).

Kemudian, ia mendapat informasi kalau Uday Suhada telah melakukan investigasi terhadap beberapa Ponpes yang menerima dana hibah di wilayah Padarincang dan Pabuaran.

Namun, dirinya mengaku tidak pernah mengetahui ada orang yang melakukan investigasi terhadap beberapa Ponpes di sana, termasuk Uday Suhada.

"Kapan dia silaturahmi ke saya, bahkan coba tanya saja ke teman-teman yang lain yang ada di Padarincang. Semuanya belum pernah diinvestigasi oleh saudara Uday Suhada," kata dia.

Bahkan sampai sekarang pun, lanjut  Juher, dirinya tidak mengenal saudara Uday Suhada, bahkan bertemu pun kata dia itu belum pernah.

Sehingga kemudian dirinya bersama beberapa perwakilan dari Ponpes yang menerima dana hibah yang diduga sebagai Ponpes fiktif mendatangi Polda Banten.

Baca juga: Dana Hibah Ponpes di Banten Disunat, Kali Ini Mantan Kabiro Kesra dan Katim Evaluasi Ditahan 

Hal itu lantaran keinginan para pimpinan ponpes baik di Padarincang maupun di Paburan sudah tidak bisa diredam dan bahkan semuanya ingin datang ke Polda Banten.

"Pertama kami silaturahmi, kemudian mengutarakan bahwa saudara Uday seperti itu, sekaligus melaporkan harus bagaimana sesuai tugas kepolisian yang melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat," katanya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya siap bertanggungjawab untuk membuktikan secara administratif ataupun fisik bahwa Ponpes itu ada.

"Wajar dong kita merasa tersinggung, merasa terhina. Dia kan berbicara tentang wilayah, bagaimana jika mereka semua merasa tersinggung," kata dia.

Sehingga dikhawatirkan hal ini akan membuat situasi yang tidak kondusif, di antara para pimpinan ponpes.

Kemudian pihaknya meminta masukan dan arahan dari pihak Polda Banten.

"Makanya kami mencoba meredam, tolong jangan pakai emosi karena itu bukan solusi yang baik," terangnya.

Sementara, Pimpinan Ponpes Madarijul Ulum, KH. Adnan yang berasal dari Kecamatan Pabuaran mengatakan bahwa dirinya selaku bagian dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Pabuaran mencoba menenangkan para pimpinan ponpes di wilayahnya.

Di mana beberapa Ponpes yang dianggap fiktif oleh saudara Uday Suhada kata dia, sebenarnya mulai dari kiainya, santrinya bahkan wujud dari pondoknya sendiri itu ada.

Sehingga membuat para pimpinan Ponpes di sana bertanya, kenapa Ponpesnya ada tetapi diduga bahwa itu fiktif.

"Kata para kiai di sana, apa kita ini dianggap kuntilanak tah yang ngga kelihatan oleh saudara Uday Suhada. Ceroboh banget kan seperti itu," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa sejumlah Ponpes yang diklaim fiktif, itu semuanya ada dan bisa dilihat langsung ke lokasi.

Menurut data yang diterima darinya bahwa jumlah Ponpes yang dianggap fiktif itu ada 46 ponpes, di mana 28 ponpes itu berasal dari Kecamatan Pabuaran dan 18 ponpes berasal dari Kecamatan Padarincang.