Breaking News:

Proyek Tol Serang-Panimbang Terancam Molor Karena Pembebasan Lahan Milik Dua Perusahaan Negara

Sementara, sisa 327 bidang tanah tersebut merupakan milik Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) dan PT Perkebunan Nusantara VIII

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Abdul Qodir
(Ardiansyah Fadli )
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai persiapan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ruas Cileles - Panimbang sepanjang 33 Km 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Penyelesaian pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang seksi III atau tahap akhir terancam molor kembali karena terhambat pembebasan lahan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang, Suraji menjelaskan pemerintah baru membebaskan sekitar 1.168 bidang tanah dari target pembebasan lahan 1.497 bidang tanah. Dengan begitu, masih dibutuhkan 327 bidang tanah yang belum dibebaskan.

Sementara, sisa 327 bidang tanah tersebut merupakan milik Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) dan PT Perkebunan Nusantara VIII yang masih bersengketa.

"Kendalanya itu pembebasan lahan yang masih bersengketa. Karena beberapa lahan itu dimiliki oleh Perhutani dan PTPN VIII. Dan kita masih butuh sekitar 327 hektare lagi untuk bisa menyelesaikan," katanya saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Warga Lebak Unjuk Rasa Tuntut Ganti Rugi Pembangunan Tol Serang-Panimbang, Ancam Aksi Besar-besaran

Kendala itu membuat pelaksana proyek tol yakni PT Wika belum dapat menyelesaikan pembangunan proyek Tol Serang-Panimbang seksi III sepanjang 33 Km ini.

Untuk jalan tol Serang-Panimbang seksi III ini nantinya akan melewati Kecamatan Bojong hingga ke Panimbang.

Oleh karena itu, sengketa lahan yang masih berkaitan dengan kedua perusahaan milik negara itu membuat pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi III tak kunjung seelsai.

"Sampai saat ini masih terus bermasalah. Dan hal ini membuat kami cukup kesulitan dalam menyelesaikan hal tersebut," tegasnya.

Baca juga: Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Marah, Empat SDN Terdampak Tol Serang-Panimbang Belum Selesai

Menurutnya, baik dari pihak Perhutani dan PTPN VIII belum bisa menunjukan batas lahan milik mereka masing-masing sehingga hal tersebut saling klaim dan membutuhkan waktu untuk melakukan rekonsiliasi.

Pihaknya pun meminta agar Kementrian PUPR dan ATR/BPN dapat turun tangan melakukan rekonsiliasi tersebut untuk proyek tersebut bisa berjalan kembali.

"Selain itu, yang tidak kalah sulit adalah untuk mengidentifikasi dari PTPN VIII, di mana banyak masyarakat yang kenal dengan Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan tidak mengetahui letak bidang tanahnya," ujarnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved