Jalur Sepeda Thamrin-Sudirman Akan Dibongkar, Fadli Zon Akui Tak Setuju Karena Alasan Ini

TRIBUNBANTEN.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon memberikan tanggapan terkait polemik Jalan sepeda Sudirman-Thamrin di Jakarta yang akan dibongkar.

Melansir Tribunnews, diketahui, wacana pembongkaran jalan sepeda ini menuai berbagai kritikan dari sejumlah pihak.

Melalui akun Twitter-nya, @FadliZon, Jumat (18/6/2021) tak setuju kalau jalan sepeda itu bakal dibongkar.

Ia mengatakan, jalan tersebut sudah bagus sebagai infrastruktur bagi masyarakat untuk hidup sehat.

Baca juga: Nekat Masuk Lewat Pintu Belakang, Pencuri Ini Bawa Kabur Tiga Sepeda Motor di Ponpes

Bahkan, kata Fadli Zon, sejumlah negara sudah menerapkan jalan khusus bagi para pesepeda itu.

"Menurut saya jalur khusus sepeda di Jakarta sudah bagus, jangan dibongkar."

"Ini sebuah infrastruktur hidup sehat n di banyak negara sudah banyak juga diterapkan, baik sebagai transportasi alternatif maupun olahraga," tulisnya.

Baca juga: Menginap di Kantor Setelah Kejar Deadline, Sepeda Motor Wartawan Digasak Pencuri

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyetujui permintaan pimpinan Komisi III DPR RI untuk mengkaji ulang, bahkan membongkar jalan pesepeda di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Dikhawatirkan, jalan pesepeda ini akan menimbulkan diskriminasi di tengah masyarakat.

Maka dari itu, Listyo Sigit menyebut pihaknya akan segera melakukan studi banding ke negara lain soal pengaturan jalan bagi pesepeda ini yang tepat.

Hal itu diungkapkan Kapolri saat rapat kerja bersama jajaran Komisi III DPR RI, Rabu (16/5/2021).

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) permanen yang dibongkar saja."

Baca juga: Terjang Genangan Air di Jalan Menuju RSUD Banten, Sejumlah Sepeda Motor Mogok, Terpaksa Didorong

"Kami akan studi banding ke beberapa negara yang terdekat kita," ucap Kapolri, dalam rapat yang disiarkan secara langsung di YouTube DPR RI.

Terkait hal itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga pemerintah daerah.

Nantinya, pengaturan ini tak hanya berlaku di kawasan Jakarta, namun juga bagi wilayah daerah lainnya.