Breaking News:

PPKM Darurat

Langgar PPKM Darurat, Ini Sanksi yang Disiapkan Pemprov Banten

Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tujuh (7) Kabupaten/Kota mulai 3-20 Juli 2021.

Editor: Glery Lazuardi
Dok. Pemprov Banten
Gubernur Banten Wahidin Halim 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tujuh (7) Kabupaten/Kota mulai 3-20 Juli 2021.

Gubernur Banten Wahidin Halim(WH) mengatakan akan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan PPKM Darurat.

Sanksi terhadap pelanggar PPKM Darurat itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Banten.

Baca juga: Pesan Kapolri untuk Kapolda di Jawa-Bali: Tindak Tegas Penimbun Obat dan Alkes di Masa PPKM Darurat

Baca juga: Heboh 20 TKA Asal China Masuk ke Sulsel saat PPKM Darurat Jawa-Bali

Sanksi terhadap pelanggar PPKM Darurat yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2021 ini adalah :

huruf a, dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Provinsi Banten, dikenakan sanksi.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagi pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan umum juga dapat dijerat sanksi administratif berupa penutupan usaha. 

Hal ini tertuang di dalam huruf b, untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi warga yang melakukan pelanggaran dapat dijerat sesuai ketentuan pada huruf C. 

Pada huruf c, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan, 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta, 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Baca juga: Jalan Raya Multatuli Menuju Alun-alun Rangkasbitung Lebak Ditutup Setiap Malam Selama PPKM Darurat

Baca juga: Ditjen Imigrasi Benarkan Kabar 20 TKA Cina Tiba di Indonesia Saat PPKM Darurat, Mengapa Dibolehkan?

Pada huruf d, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditujukan khusus kepada Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi Gubernur Nomor 15
Tahun 2021.

Instruksi Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Provinsi Banten.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved