Breaking News:

PPDB 2021

Sejumlah Orang Tua Mengeluhkan PPDB SMA secara Online, Ombudsman Banten: Persiapannya Kurang Baik

Ada yang bisa mengakses sistem, tapi tidak bisa memanfaatkan fitur. Ada yang bisa memanfaatkan fitur, tapi datanya salah

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Agung Yulianto Wibowo
Tribunbanten.com/Ahmad Tajudin
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Zainal Mutaqin, di kantornya, Jalan Kolonel TB Suwandi Lingkar Selatan Lontar Baru, Kota Serang, Senin (5/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Sejumlah orang tua mengeluhkan proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA tahun ini kepada Ombudsman Perwakilan Banten.

Mereka mengeluhkan pendaftaran secara online yang sering eror atau server down.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Zainal Mutaqin mengatakan rata-rata pengaduannya tidak bisa mengakses sistem.

Baca juga: Terungkap Ada Maladministrasi dalam PPDB SMA Banten, Kadisdikbud dan Ketua Panitianya Sakit

"Ada yang bisa mengakses sistem, tapi tidak bisa memanfaatkan fitur. Ada yang bisa memanfaatkan fitur, tapi datanya salah," ujarnya di Jalan Kol TB Suwandi Lingkar Selatan Lontar Baru, Kota Serang, Senin (5/7/2021).

Secara keseluruhan, penilaiannya tidak bisa dipantau secara online.

"Jadi bagaimana kita tahu, anak kita lulus atau tidak," katanya.

Zainal menilai pelaksanaan PPDB 2021 yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten secara ideal sudah baik.

Baca juga: PPDB SMA Banten Kacau, Dindikbud Diskominfo hingga Inspektorat Diperiksa Ombudsman

"Hanya saja praktik di lapangannya yang justru seperti ini. Kenapa terjadi? Persiapannya kurang baik," ucapnya.

Menurut Zainal, panitia PPDB tidak kompeten karena banyak orang tua yang menerima jawaban hanya berupa template.

Baca juga: PPDB SMA Banten Berantakan, Ombudsman Panggil Dindikbud Diskominfo hingga Inspektorat

Jika panitia serius dalam pelaksanaan PPDB secara online, harusnya menyediakan sistem dan mekanisme pengaduan yang baik.

"Kemudian ada pejabat atau petugas yang menjawab pertanyaan, bukan hanya dengan memberikan jawaban berupa template," ujarnya.

Jika ada masyarakat yang merasa hak-haknya dirugikan, bisa diselesaikan dengan ditindaklanjuti.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved