Breaking News:

Anggota DPRD Banten Heran Pemberi Suap di Kasus Parkir Cilegon Belum Jadi Tersangka

Syihabudin Sidik mempertanyakan pemberi suap dalam kasus suap yang menjerat mantan Kadishub Cilegon berinisial UDA belum ditetapkan tersangka

Penulis: Khairul Ma'arif | Editor: Yudhi Maulana A
TribunBanten.com/Khairul Ma'arif
Anggota DPRD Banten fraksi gerindra, Syihabudin Sidik 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Khairul Ma'arif

TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Anggota DPRD Provinsi Banten, Syihabudin Sidik mempertanyakan pemberi suap dalam kasus suap yang menjerat mantan Kadishub Cilegon berinisial UDA belum ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cilegon.

Anggota legislatif daerah pemilihan Kota Cilegon tersebut menganggap janggal kasus suap izin Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Pasar Kranggot ini.

Menurutnya hal ini dikarenakan Kejari Cilegon tidak menyeret pemberi suap sebagai tersangka juga.

“Kalau gratifikasi atau suap itu logikanya ada penerima dan pemberi, masih juga ada tanda tanya satu lagi, nggak mungkin uang itu dilempar, biasanya pakai pihak ketiga," ujarnya kepada TribunBanten.com di Kantor DPC Gerindra, Kamis (26/8/2021).

Syihabudin mempertanyakan mengapa Kejari belum mengungkap kepada masyarakat siapa sosok pemberi suap.

Baca juga: Kadishub jadi Tersangka Korupsi, Wali Kota Cilegon Tunjuk Andi Affandi sebagai Plt

Menurutnya, dimana pun itu dalam setiap kasus suap atau gratifikasi pasti menyeret penerima dan pemberi.

“Kenapa si pemberinya sampai hari ini masih belum disampaikan kepada publik? Harusnya kan lidik dan sidik berjalan serempak, nggak mungkin sendirian ataupun masing-masing,” tuturnya.

Dirinya tidak segan mengatakan jika kasus ini terkesan politis karena tidak mengungkapkan kasus ini sampai terang benderang.

"Karena kasus ini bukan korupsi, ini suap, maka kalau memang tidak ada pihak ketiga, ya pemberinya juga sama-sama tersangka," tambahnya.

Baca juga: Korupsi Izin Parkir, Eks Kadishub Cilegon Ditempatkan di Ruang Isolasi Covid-19 Lapas Cilegon

Syihabudin menginginkan agar kasus tersebut ditegakkan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dirinya menegaskan siapa pun itu yang disangkakan melanggar hukum harus ditindak, termasuk pemberi suap dalam kasus izin parkir Pasar Kranggot harus diungkap.

“Sekali lagi, law enforcement, harapan saya jangan ada unsur politik karena hukum ditegakkan menjadi panglima, sehingga orang yang berdasarkan fakta dan bukti kuat melanggar harus disanksi,” jelasnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved