Breaking News:

KPK Usut Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangerang Selatan, Ini Reaksi Gubernur Banten Wahidin Halim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan

Editor: Agung Yulianto Wibowo
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung Baru KPK 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.

Pengadaan lahan itu tahun anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi langkah-langkah KPK tersebut.

"Tentunya ini sejalan dengan komitmen saya sebagai gubernur untuk memberantas korupsi di Provinsi Banten," ujarnya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel, 2 Mobil Diamankan

Dalam keterangannya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengaku belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi kasus ini, termasuk pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap, akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan dilakukan.

"KPK nantinya akan selalu menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penanganan perkara ini dan kami berharap publik untuk juga turut mengawasinya," ucapnya.

Dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat di wilayah DKI Jakarta; Tangerang Selatan dan Serang, Banten; serta Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Gelar OTT di Probolinggo, KPK Amankan Pasutri Bupati-Anggota DPR RI

Objek yang digeledah adalah rumah dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.

Dari proses penggeledahan tersebut, tim menemukan dan mengamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti, di antaranya dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil.

"Selama proses penggeledahan tersebut, telah ditemukan dan diamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti diantaranya dokumen, barang elektronik dan dua unit mobil," katanya.

Barang-barang yang diamankan KPK itu sekarang sedang dianalisa lebih lanjut, sebelum mendapat izin sita dari Dewan Pengawas KPK.

"Selanjutnya akan dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved