Breaking News:

Rapat Paripurna DPRD Cilegon Bahas Perubahan APBD 2021 Diprotes Mahasiswa

Rapat paripurna ini beragendakan Penandatangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementera (KUA-PPAS) 2022.

Penulis: Khairul Ma'arif | Editor: Yudhi Maulana A
Capture video dok. Ketua KAMMI Cilegon
Rapat Paripurna DPRD Cilegon Diwarnai Protes dari Mahasiswa yang Terkait Perubahan APBD 2021 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Khairul Ma'arif

TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memprotes rapat paripurna DPRD Cilegon pada Senin (6/9/2021).

Rapat paripurna ini beragendakan Penandatangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementera (KUA-PPAS) 2022.

Awalnya mahasiswa ini berniat membentangkan spanduk yang bertuliskan "KAMMI MENGGUGAT! TOLAK POLITISASI DANA APBD" dari lantai dua ruang rapat paripurna tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan oleh keamanan gedung.

Karena hal ini akhirnya para mahasiswa ini dipaksa ke luar oleh petugas keamanan.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pedagang Berdemo Minta Wisata Religi Masjid Agung Banten Lama Kembali Dibuka

"Jadi protes ini terkait perubahan APBD 2021 karena kami menganggap mekanisme pembahasannya tidak benar," ujar Ketua KAMMI Cilegon, Ediansyah saat dihubungi TribunBanten.com, Senin (6/9/2021).

Lebih rinci dirinya membeberkan terkait mekanismenya ini karena pembahasan dilakukan di luar kota kemudian tidak melibatkan masyarakat dan tidak melibatkan ahli yang berkompeten di bidangnya.

"Selain itu pembahasan ini langsung di paripurnakan apa yang kita lihat hasilnya ini tidak ada transparansinya terkait pembahasannya," tambahnya.

Menurutnya transparansi ini sangat penting karena yang dikelola ini merupakan uang rakyat dan rakyat berhak mengetahuinya.

Baca juga: Gagal Dilelang, Pengadaan Ambulans RSUD Cilegon Senilai Rp 2,33 Miliar Gunakan Penunjukan Langsung

Ediansyah dalam aksi protes ditemani oleh empat temannya di Kantor DPRD Cilegon.

Dia dan keempat temannya terpaksa harus melakukan penyampaian aspirasi di Rapat Paripuran karena memang menurutnya tidak diberi ruang untuk duduk bersama.

"Ini aja kegiatan pembahasannya ada di luar kota juga, makanya kita protes lewat sini karena tidak ada pilihan lain," katanya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved