Tanggapi Angka Kekayaan Pejabat di Banten yang Fantastis, Uday Suhada: Harusnya Belajar dari Baduy
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Yudhi Maulana A
lihat foto
Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan
TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Pengamat Anti Korupsi dan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada angkat bicara terkait dengan jumlah kekayaan penyelenggara negara yang dimiliki para kepala daerah di Banten.
Diketahui, delapan Kepala Daerah di Banten telah melaporkan harta kekayaan pada tahun 2020.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Uday menjelaskan bahwa hasil laporan jumlah kekayaan yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan gambaran sederhana bagaimana pendapatan para pejabat di masa Pandemi kali ini.
"Pertama ini menunjukkan betapa jomplangnya antara penguasa dan rakyatnya," katanya saat dihubungi, Sabtu (11/9/2021).
Menurutnya, LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK menjadi pengingat kepada para pejabat daerah yang menentukan arah kebijakan agar tidak bermain-main dengan keuangan.
Baca juga: Kekayaan Bupati Lebak dan Pandeglang, Iti Tak Punya Utang, Irna Lebih Kaya Tapi Motornya Seharga HP
Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa terpublikasikannya angka kekayaan pejabat daerah bukanlah untuk mengorek-orek jumlah kekayaannya, melainkan untuk mengingatkan kepada para pemangku kebijakan untuk tetap berhati-hati.
Uday menjelaskan, untuk harta kekayaan yang dilaporkan dan berjumlah fantastis tersebut, harus dilihat kembali persentase kenaikan nya.
Ia menerangkan, apabila kenaikan tidak terlalu jomplang atau stabil hal tersebut wajar, akan tetapi kalau terjadi kenaikan yang sangat jomplang, maka dirinyaa mengatakan hal tersebut perlu dicurigai.
Karena, menurutnya potensi kepala daerah dalam berkuasa tentu akan berdampak kepada total kekayaan yang dimilikinya.
Baca juga: Sosok Nurhali Kepsek SMKN 5 Kota Tangerang Masuk Daftar Orang Terkaya, Total Kekayaan Rp 1,6 Triliun
Terutama di Banten, yang menurutnya angka kejahatan korupsi masih sangat tinggi. Ia pun berharap agar pejabat daerah untuk tidak mencari kesempatan di masa seperti ini.
Untuk di Pandeglang dan Lebak sendiri, ia pun meminta agar para penguasa di sana untuk menelisik bagaimana struktur pemerintahan di Suku Adat Baduy.
"Coba kita ambil sauri teladan dari Baduy, dimana tidak ada kelas antara pemimpin dengan masyarakat. Bahkan, pemerintah disana atau yang sering kita sebut tetua adat, rumah dan makan nya pun sama dengan rakyatnya," tegasnya.
Hal tersebut sangat kontras, dengan kehidupan glamor kepala daerah yang berada di perkotaan, yang dimana kekuasaan itu harus mencari kekayaan dan kemewahan.
Kata dia juga, untuk mengetahui jumlah kekayaan yang didapatkan selama ini, harus di bandingkan dengan lama ia menjabat dan total awal kekayaan pertama ia menjabat.
