Breaking News:

Sebelum PP 94/2021 Terbit, BKD Banten Sudah Pecat 7 PNS yang Sering Bolos dalam Setahun

Sebagai informasi, dalam PP tersebut PNS bisa dipecat bila membolos tanpa alasan yang sah secara kumulatif 28 hari kerja dalam satu tahun.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Yudhi Maulana A
Warta Kota/Andika Panduwinata
Pemkot Tangerang menggelar sayembara Tangerang Berjemur guna memutus rantai virus Covid-19. Tampak, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah bersama jajarannya saat berjemur di halaman kantornya, Selasa (31/3/2020). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 itu dijelaskan bahwa bagi para PNS yang melanggar aturan dan tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan sanksi, satu diantarnya yakni memberikan sanksi pemecatan bagi PNS yang kerap membolos.

Sebagai informasi, dalam PP tersebut PNS bisa dipecat bila membolos tanpa alasan yang sah secara kumulatif 28 hari kerja dalam satu tahun.

Dan, pemecatan juga diberlakukan kepada PNS yang membolos secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Sebelum adanya aturan baru ini, batas jumlah hari yang masih diizinkan untuk tidak masuk secara adalah sebanyak 46 hari dalam setahun.

Baca juga: PP 94/2021 Atur Sanksi untuk PNS yang Sering Bolos, Kepala BKD Banten: Siap Tegakkan Aturan!

Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin mengatakan pihaknya pernah memberhentikan PNS yang sering membolos.

"Yang bolos-bolos sudah kita tegakan aturan, sudah banyak yang kita berhentikan. Tahun ini saja yang diberhentikan sekitar tujuh orang," ujarnya kepada TribunBanten.com saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Ia menyampaikan bahwa tujuh orang PNS yang telah diberhentikan itu memiliki berbagai macam alasan.

"Macam-macam, karena tidak kerja, kemudian lebih dari 46 hari selama 1 tahun tanpa keterangan dan ada juga pelanggaran lain," ujarnya.

Baca juga: Kepala BKD Datangi Kejati Banten: Bertukar Informasi Terkait Pegawai Dinkes Saja

Sehingga dalam peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini, Komarudin menyamapaikan bahwa Pemprov Banten siap untuk menegakkan aturan baru tersebut.

"Pemprov Banten siap menegakan aturan itu, dengan melakukan semua ketentuan larangan dan kewajiban seluruh ASN di Provinsi Banten," ujarnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved