Tabung Gas Elpiji 3 Kg Tidak Lagi Dijual Bebas pada 2022, Sistem Berubah Jadi Berbasis Orang

TRIBUNBANTEN.COM - Mulai tahun depan, pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg,

Gas elpiji 3 kg adalah barang bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Namun, banyak golongan orang mampu dan kelompok ekonomi menengah ke atas memakai gas elpiji 3 kg.

Hal itu karena sistem penyaluran yang terbuka sehingga semua orang mudah membeli gas elpiji 3 kg.

Pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi gas elpiji 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada 2022.

Baca juga: Cara Menjadi Agen Elpiji 3 Kg dan Membuka Pangkalan LPG 3 Kg, Ini Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi

Subsidi berbasis orang ini dilakukan agar kualitas belanja negara semakin meningkat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan, subsidi akan lebih tepat sasaran dan diterima 40 persen masyarakat termiskin.

"Kita tahu bahwa belanja negara harus semakin berkualitas. Reformasi akan dilakukan secara bertahap dan kita mulai di tahun 2022 melanjutkan reformasi yang selama ini kita lakukan," kata Febrio dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Tercatat untuk tahun 2022, anggaran Rp 134 triliun untuk subsidi energi, seperti jenis BBM solar, subsidi elpiji tabung 3 kg, dan subsidi listrik.

Penyaluran subsidi berbasis orang pada tahun 2022 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak aspek, khususnya kondisi ekonomi masyarakat. 

Baca juga: LPG 3 Kg Dikabarkan Langka di Kota Tangerang, PT Pertamina Pastikan Stok Tersedia

"Jadi kalau ada belanja yang tidak baik, tidak efektif, misalnya perlinsos kita nyasarnya 40 persen termiskin, kalau ada program subsidi yang banyak dinikmati oleh bukan yang 40 persen termiskin, itu harus di-reform," ucap dia.

Subsidi energi termasuk belanja human capital dari sisi perlindungan sosial.

APBN memprioritaskan cukup banyak anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia.

Untuk belanja pendidikan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran belanja.

Adapun kesehatan, belanja harus 5 persen dari total anggaran.