Respons BUMN Soal Tudingan Erick Thohir Terlibat dalam Lingkaran Bisnis Tes PCR : Kami Justru Merugi
Menteri BUMN Erick Thohir dituding ikut terlibat dalam lingkaran bisnis tes PCR maupun antigen di tanah air. Ini respons Staf Khusus Menteri BUMN.
TRIBUNBANTEN.COM - Sejumlah nama menteri dituding ikut terlibat dalam lingkaran bisnis tes PCR maupun antigen di tanah air.
Termasuk Menteri BUMN Erick Thohir yang dikaitkan dengan perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut tuduhan pada menterinya sangat jahat dan tidak relevan.
Ia menjelaskan, berdasarkan data selama pandemi Covid-19, ada 28,4 juta tes PCR tersebar di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, PT GSI sudah memberi pelayanan tes PCR sebanyak 700 ribu selama pandemi, di mana hanya 2,5 persen dari ketersedian alat PCR.
"Ini jahat sekali sebernarnya. Pertama, sampai hari ini 28,4 juta tes PCR dari awal sampai akhir."
"Sesuai data, PT GSI melakukan tes PCR 700 ribu dari awal sampai akhir. Ini hanya 2,5 persen dari 28,4 juta," jelas Arya, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Selasa (2/11/2021).
Sehingga, dari hasil data itu, ia membantah Erick Thohir bermain bisnis di dalamnya.

Baca juga: Sempat Dijenguk Erick Thohir, Dorce Sudah Kembali Pulang ke Rumah, Kerabat Ungkap Kondisi Terkini
Menurut Arya, jika tuduhan Erick Thohir ikut bermain bisnis PCR, semestinya jumlah persen jasa tes PCR lebih besar dari angka yang ia sebutkan.
Arya juga menjelaskan, Erick Thohir sudah tidak aktif di PT Yayasan Kemanusian Adaro sejak mengemban jabatan sebagai Menteri BUMN.
"Kalau dikatakan bisnis ada permainan seharusnya 25 persen - 30 persen menguasai. Ini enggak."
"Di situ disebutkan para pemegang saham PT GSI, salah satunya adalah PT Yayasan Kemanusian Adaro."
"Sahamnya Adaro hanya 6 persen, bayangkan dari 2,5 persen tadi."
"Kemudian ini dikaitkan dengan pak Erick Thohir. Kalau ini permainan, ini kecil, untuk apa bagi pak Erick bermain seperti ini?" jelasnya.
Selain itu, kata Arya, pihak Kementerian BUMN juga tak meraup keuntungan dari adanya kebijakan tes PCR.