Jelang Muktamar ke-34 NU di Lampung, Kader Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Suasana Damai
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Provinsi Lampung pada akhir bulan Desember 2021.
TRIBUNBANTEN.COM - Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Provinsi Lampung pada akhir bulan Desember 2021.
Tokoh Muda NU Indonesia Timur Abdul Hamid Rahayaan, memohon kesadaran dari seluruh kandidat Ketua Umum PBNU dan tim sukses agar menciptakan kesejukan pada saat pelaksanaan Muktamar nanti.
"Kita telah bersepakat mengembalikan NU kepada mereka yang paling berhak yaitu para kiyai dan ulama," ujarnya, dalam keterangan yang diterima, pada Jumat (5/11/2021).
Baca juga: Sejalan dengan PBNU, PWNU Banten Tolak UU Cipta Kerja, Rencana Ajukan Uji Materi ke MK
Dia meminta kesadaran semua kandidat Ketua Umum PBNU untuk menjaga nama baik NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia.
Hal itu, kata dia, dilakukan agar tidak ternodai akibat ambisi berlebihan yang dapat merusak tatanan persaudaraan sesama warga Nahdiyin.
Terlebih bagi Ketua NU cabang dan wilayah seluruh Indonesia agar tidak terpengaruh dengan kepentingan segelintir orang yang berpotensi merusak nama baik NU.
"Kalian adalah garda terdepan dalam menyelamatkan organisasi ini, saya ingatkan kepada kita semua untuk mari berjuang memajukan NU dan melawan segala praktek kemungkaran, insya Allah ada keberkahan yang kita peroleh," ujarnya.
Dia mengingatkan NU didirikan oleh para Waliyullah dalam rangka menghimpun warga Nahdiyin yang berpaham Ahlu Sunnah Waljamaah di Nusantara demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari semua bentuk rong-rongan baik dari dalam maupun luar.
Dia mengingatkan seluruh calon Ketua Umum PBNU dan tim suksesnya untuk tetap memikirkan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai dasar membangun silaturrahmi dan menjaga keutuhan warga Nahdliyyin.
Untuk menentukan Ketua Umum PBNU terpilih pada Muktamar Ke-34 di Provinsi Lampung, kata dia, perlu pertimbangan matang dari pemilik suara baik cabang maupun wilayah di seluruh Indonesia.
Apabila yang digunakan adalah sistem konvensional atau satu orang satu suara.
"Semua harus legowo terhadap sistem yang dipakai dalam pemilihan Ketua Umum PBNU nantinya yakni sistem AHWA, sehingga tidak ada yang merasa dipermalukan atau dirugikan," kata dia.
Baca juga: Jenderal Listyo Sigit Kunjungi PBNU di Hari Pertama Jabat Kapolri
Dia menilai, jika menggunakan sistem AHWA, maka sudah pasti menghasilkan Ketua Umum PBNU yang amanah serta bermanfaat bagi warga NU dan seluruh masyarakat Indonesia.
Sebab, menurut dia, pemilihan pemimpin itu dihasilkan melalui proses yang baik sesuai tradisi yang selama ini dianut Nahdlatul Ulama.
Adapun, jika tidak menggunakan, maka dikhawatirkan akan melahirkan pemimpin pragmatis yang orientasi lebih kepada kepentingan pribadi dan kelompok.