Aturan PPKM Level 3 Serentak saat Nataru Batal Diterapkan, Ini Langkah yang Diambil Pemerintah
Pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 secara serentak di semua wilayah, pada periode Natal dan tahun baru (Nataru) 2022.
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 secara serentak di semua wilayah, pada periode Natal dan tahun baru (Nataru) 2022.
Sebagai gantinya, pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah.
Adapun keputusan pembatalan PPKM Level 3 didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa-Bali.
Baca juga: Penerapan PPKM Level 3, Ini Langkah-langkah Pemerintah Mengantisipasi Varian Covid-19 Omicron
Pun menurut Luhut, vaksinasi lanjut usia atau lansia akan terus digenjot.
Hingga saat ini, vaksinasi lansia mencapai 64 persen dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa dan Bali.
"Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri."
"Namun, kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan tahun baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan," katanya dalam keterangan pers tertulis, Senin (6/12/2021).
Pemerintah juga akan melarang semua jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya.
Sementara itu, untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.
"Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan," lanjut Luhut.
Sebelumnya Pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru untuk seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara daring pada Rabu (17/11/2021).
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru.
Baca juga: Terapkan PPKM Level 3, Pemkot Tangsel Larang ASN-nya Ambil Cuti saat Libur Nataru 2022
Di Bawah Angka 400 Kasus
