Breaking News:

Wajib Tahu UU HPP yang Berlaku pada 2022, Penghasilan Rp 60 Juta/Tahun Baru Dikenai PPh Sebesar 5%

Pemerintah akan mengimplementasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2022

Warta Kota/henry lopulalan
ilustrasi. Warga sedang menunggu giliran untuk menyerahkann Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak PPh. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah akan mengimplementasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2022.

Satu di antaranya adalah ketentuan pajak penghasilan (PPh).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memerinci hal tersebut.

Dia mengaku perubahan kebijakan PPh menunjukkan pemerintah dan DPR berpihak kepada kelompok menengah ke bawah.

"Ini jelas sekali," katanya dalam sosialisasi UU HPP di Bandung, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Sentil Pengemplang Pajak, Menkeu Sri Mulyani: Selama Bukan di Mars, Kami Bisa Telusuri Harta Mereka

Menurut Sri Mulyani, pemerintah sadar banyak orang Indonesia yang ekstrem kaya.

"Jadi kami menambah bracket paling atas dalam tarif PPh orang pribadi (OP). Bahkan, menetapkan pajat atas natura," ucapnya.

Dalam tarif PPh OP ditetapkan ada perubahan tarif dan bracket untuk melindungi masyarakat menengah bawah.

Hal ini sekaligus memberikan kesempatan berkontribusi lebih kepada masyarakat berpenghasilan tinggi.

Ada empat bracket penghasilan setahun dalam UU PPh yang berlaku saat ini.

Baca juga: PPS Kesempatan Akhir Wajib Pajak, Apindo Ajak Para Pengusaha Ungkapkan Hartanya Supaya Negara Makmur

Halaman
123
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved