Gubernur Banten Laporkan Oknum Buruh ke Polisi, Serikat Buruh Minta Wahidin Halim Introspeksi Diri

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Aksi buruh duduki kantor Gubernur Banten, saat menyuarakan aspirasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 masih berlanjut panjang.

Akibat aksi pendudukan kantor Gubernur Banten oleh oknum buruh tersebut, Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya telah melaporkan sejumlah oknum buruh ke Mapolda Banten.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD SPN Provinsi Banten Intan Indria Dewi menilai, bahwa laporan yang dilayangkan gubernur merupakan tindakan yang tidak perlu.

Baca juga: Peristiwa Menarik di Banten Pekan Ini: Buruh Duduki Singgasana Gubernur hingga Hadiah Bupati Cup

Sebab menurutnya buruh juga merupakan bagian dari rakyat Provinsi Banten.

"Seharusnya gubernur juga bisa mengintropeksi diri, bahwa ternyata ada yang salah. Ada yang tersumbat komunikasi antara buruh dan gubernur," ujar Intan kepada TribunBanten.com saat dihubungi, Minggu (26/12/2021).

Menurut Intan, jika komunikasi antara gubernur dan buruh lancar.

Kemudian hubungannya terjalin dengan baik, serta adanya sinergitas antara buruh dan gubernur.

Maka hal-hal seperti itu, tidak akan mungkin terjadi di Provinsi Banten.

Di mana pada tanggal 22 Desember 2021 itu, kata Intan, para buruh datang ke kantor Gubernur Banten.

Pada saat itu hanya untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut kesejahteraan upah layak untuk buruh di tahun 2022.

"Tapi kenyataannya, sejak kepemimpinan beliau (Wahidin Halim,-red). Tidak pernah satu kali pun, buruh ditemui oleh beliau selaku Gubernur Banten," ucapnya.

Intan menilai, bahwa hal itu lantaran adanya komunikasi yang tersumbat antara gubernur dengan rakyatnya.

Sehingga komunikasi tersebut lah yang tidak pernah terbangun.

Menurutnya hal itu bahkan tidak pernah terjadi antara buruh dengan gubernur nya.