Peringatan BMKG: Potensi Gempa dan Tsunami 8 Meter di Banten
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengevaluasi terhadap mitigasi bencana.
TRIBUNBANTEN.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengevaluasi terhadap mitigasi bencana.
Hal ini, karena Banten merupakan daerah rawan gempa.
Sehingga diperlukan langkah antisipasi potensi multi bahaya jika terjadi gempa bumi dan tsunami di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati usai Rakor bersama Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Baca juga: Banten Masuk 7 Provinsi Realisasi Investasi Tertinggi 2021, Raih 6.342 Proyek dengan Rp 58 Triliun
Seperti yang diketahui, wilayah Banten memang seringkali diguncang gempa bumi baik dengan magnitudo di bawah 5,0 maupun di atas itu.
Beberapa gempa tersebut bahkan termasuk gempa merusak, karena berdampak pada robohnya bangunan di sekitar pusat gempa dan memicu gelombang laut tinggi.
Selain itu, cakupan getaran gempa juga terasa sampai di beberapa provinsi lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung dan Jawa Tengah.
BMKG mencatat terdapat 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut, di antaranya sebagai berikut.
Zona Sumber Gempa Megathrust berstatus rawan gempa bumi dan tsunami.
Zona Sesar Mentawai, Sesar Semangko, dan Sesar Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi dan tsunami.
Zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut yang dapat membangkitkan tsunami.
Gunung Anak Krakatau yang mana jika terjadi erupsi juga dapat memicu tsunami.
Baca juga: Ini Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK di Dindikbud Banten, Kerugian Negara Rp 6 Miliar
Menurut Dwikorita, Pemprov Banten selama ini cukup responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disodorkan BMKG.
Termasuk diantaranya kesiapan Pemprov Banten untuk menerbitkan aturan terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami di sepanjang daerah rawan.
Namun demikian, ia mengatakan, perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat agar mitigasi yang dilakukan efektif dan tidak parsial.
