KUNCI JAWABAN Tema 7 Kelas 5 SD Halaman 33: Siapakah yang Menerapkan Tanam Paksa Itu?

TRIBUNBANTEN.COM - Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu?

Pertanyaan di atas merupakan materi kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33.

Materi kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33 termasuk dalam Pembelajaran 3 Subtema 1 tentang Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 edisi revisi 2017.

Kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33 ditujukan bagi orangtua untuk membimbing proses belajar anak.

Diharapkan orangtua bisa membimbing kegiatan belajar anak di rumah dengan semangat.

Rangkuman kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33 hanya sebagai panduan, jawaban dari setiap soal tidak terpaku dari kunci jawaban ini.

Diharapkan siswa bisa mencari jawaban sendiri dari setiap soal yang disajikan.

Pada materi kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33 siswa diminta mendiskusikan.

Simak pembahasan kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33 selengkapnya berikut ini.

Baca juga: KUNCI JAWABAN Tema 5 Halaman 60 - 61: Apa yang Dimaksud Aliran Energi pada Sebuah Rantai Makanan?

Baca juga: KUNCI JAWABAN Tema 7 Kelas 4 SD Halaman 18 19: Membedakan Nada Tinggi dan Nada Rendah pada Lagu

Kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD/MI halaman 33

Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu?

Jawaban: Pemerintah kolonial Belanda

Ayo Membaca

Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda

Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatra Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatra Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa.