PLN Kejar Target TKDN, Pengurangan Impor Bahan Baku Rp 150 Triliun/Tahun Bisa Menumbuhkan Ekonomi 1 %

TRIBUNBANTEN.COM - Untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sektor kelitrikan, PLN menggelar diskusi dengan industri dalam negeri di auditorium kantor pusat PLN, Selasa (12/7/2022).

Diskusi untuk kolaborasi itu demi merumuskan langkah strategis dalam peningkatan TKDN yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diskusi itu dihadiri Staf Ahli Bidang Keuangan dan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinita.

Dia mengapresiasi langkah PLN mendorong peningkatan kapasitas produksi industri dalam negeri.

Apalagi melibatkan pengusaha dalam proyek PLN.

Baca juga: Eksperimen Arumi Bachsin, Merebus Air hingga Mendidih Hanya 3 Menit Pakai Kompor Induksi

"Semoga sinergi yang semakin erat, mampu meningkatkan kapasitas produksi industri dan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.

Menurut Loto, hal itu sejalan dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBI) yang telah diluncurkan pemerintah.

Program itu untuk menaikkan penggunaan produk dalam negeri.

“Pada dasarnya BUMN, khususnya PLN, kami lihat telah menjalin beberapa kemitraan dengan UMKM atau produsen lokal dalam mendukung rantai pasok PLN. Hal ini selaras dengan aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri, dan kemitraannya akan lebih sustain," katanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN menjadi bagian dari proses pengembangan infrastruktur kelistrikan yang lebih tangguh.

Hal ini tidak terlepas dari target pemerintah mencapai carbon neutral 2060.

Dalam proses itu PLN memiliki sejumlah program peningkatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030.

Targetnya pada 2030 ada penambahan kapasitas EBT sebesar 223 GW.  

“Kita sudah hitung kebutuhannya. Ada banyak proyek kelistrikan yang bisa dikolaborasikan dengan industri dalam negeri. Dengan adanya sinergi ini kita bisa semakin kompetitif,” ujar Darmawan.

Satu di antara amanat presiden dalam meningkatkan TKDN bukan sekadar meningkatkan industri dalam negeri, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Menjawab Tantangan Dunia, PLN Benahi Organisasi agar Lebih Cepat Jadi Perusahaan Energi Masa Depan

Pengurangan impor bahan baku minimal Rp 150 triliun per tahun, sudah berkontribusi pada peningkatan perekonomian 1,1 persen.

"Kalau sebelum pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,1 persen, jika kita bisa kurangi impor bahan baku Rp 150 triliun saja, pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6,1 persen," ucapnya.

Hingga Juni 2022 ini, realisasi TKDN PLN mencapai 44,61 persen.

Melalui realisasi ini serapan investasi dalam negeri untuk proyek kelistrikan telah mencapai Rp 8,46 triliun.

Darmawan merinci, realisasi TKDN tertinggi berada di sektor transmisi dengan capaian 60,51 persen dan sektor distribusi mencapai 56,91 persen.

Baca juga: Berhasil Membangun Budaya Perusahaan, PLN Raih Penghargaan The Workplace of The Year 2022 Awards

Menurut dia, belanja material dan konstruksi PLN mencapai Rp 49 triliun per tahun.

Ini adalah kesempatan yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk bisa dimanfaatkan sebagai pendorong produktivitas industri.

"Belanja PLN tersebut tentunya akan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, banyak orang yang akan terlibat dalam rantai bisnisnya. Sehingga sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat terwujud," ujar Darmawan.

Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo peningkatan TKDN juga perlu memiliki multiplier effect, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Suntikan Dana dari Negara Rp 10 Triliun pada 2023, PLN Siap Salurkan Listrik ke Daerah 3T

Perlu ada kerja sama dan sinergi PLN dengan pihak industri dalam negeri untuk bisa mencapai target bersama ini.

"Kita akan petakan seperti apa roadmap-nya. Jika industri membutuhkan tambahan investasi, kami siap membantu mengkomunikasikan dengan Himbara," katanya.

Menurut dia, hal ini juga gayung bersambut dengan arahan Menteri BUMN sehingga semua pihak bisa bersinergi untuk peningkatan kapasitas nasional.