Rencana PLN Mempensiunkan PLTU Didukung Pemerintah, Mempercepat Transisi Energi

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah telah merancang mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).

Mekanisme itu merupakan suatu bentuk skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Selain itu, juga membuka investasi untuk energi bersih.

Baca juga: Dirut Ungkap Jurus PLN Capai Net Zero Emission dan Carbon Neutral 2060, Butuh 500 Miliar Dolar AS

Hal ini adalah bentuk dukungan pemerintah untuk rencana PLN dalam mempensiunkan PLTU sebagai satu di antara cara mencapai target Carbon Neutral 2060.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan skema pembiayaan ETM bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi.

Juga mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan adil dan terjangkau.

"Proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia," katanya di forum Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable di Bali, Kamis (14/7/2022).

Menurut dia, transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Untuk itu, Sri Mulyani mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM.

"Inilah yang kami sebut sebagai blended finance (pembiayaan campuran) sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan transisi energi berdampak besar untuk Indonesia sebagai satu di antara produsen batu bara terbesar di dunia.

Baca juga: Tunjukkan Komitmen, PLN Ajak Kolaborasi Negara G20 demi Mencapai Target Carbon Neutral pada 2060

Dampak itu terutama untuk PLN yang mempensiunkan dini pembangkit listrik berbasis batu bara.

Bergantung sepenuhnya pada pembangkit berbasis EBT juga cukup mahal dan berisiko.

Padahal, di sisi lain PLN mesti memastikan bisa menyediakan suplai listrik yang andal dan terjangkau untuk masyarakat.

"Upaya kami dalam mengurangi karbon emisi berperan penting dalam penurunan emisi global," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah juga akan membuat kerangka kebijakan yang memastikan proses ini kredibel dan menguntungkan semua pihak.

Baca juga: Karpet Merah Digelar untuk Generasi Milenial, PLN Berikan Beasiswa demi Memaksimalkan Potensi

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN siap menjalankan arahan pemerintah dalam melakukan transisi energi.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Satu di antara arahan pemerintah itu adalah rencana mempensiunkan PLTU untuk mendukung penurunan emisi.

PLN akan mengurangi jumlah PLTU sekitar 19 GW hingga 2045.

Lalu disusul dengan penggunaan teknologi CCUS (carbon capture storage) pada PLTU yang masih akan beroperasi, untuk dapat mencapai carbon neutral di 2060.

"Untuk menjalankan rencana ini tentu kami butuh dukungan semua pihak. Karena rencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit," kata Darmawan.

Dia menyambut baik upaya pemerintah dalam membentuk platform ETM.

Darmawan menilai, dengan skema blended finance dalam ETM ini bisa menjadi solusi untuk pendanaan rencana retirement PLTU.

"PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama, baik dari sisi pendanaan, policy, teknologi, maupun lainnya,” ucapnya.