Pj Gubernur Al Muktabar Minta Hipmi Berperan untuk Turunkan Angka Pengangguran di Banten

"Ini sebagai salah satu kewajiban organisasi, karena memang setiap kepengurusan diwajibkan melaksanakan Diklatda di daerah, kalau di cabang itu Diklatcab," ucapnya.

Dijelaskannya, bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai ajang untuk meningkatkan keilmuan bagi para pengurus.

Baik itu dari sisi keorganisasian, kewirausahaan, bahkan pemerintahan.

"Makanya kami mengundang narasumber dari berbagai bidang," katanya.

Terkait permintaan yang disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ananda menyampaikan bahwa hal itu menjadi korelasi yang sangat erat dengan Hipmi Provinsi Banten.

"Ketika teman-teman Hipmi ini memiliki usaha, otomatis ada pekerjanya. Jadi semakin banyak teman-teman HIMPI memiliki usaha, maka makin banyak juga ya yang mendapatkan pekerjaan," terangnya.

Diakuinya, untuk memperlancar hal itu, dirinya telah melakukan sejumlah strategi.

Di antaranya dengan melakukan silaturahmi bersama para pengusaha yang ada di Banten.

Hal itu dilakukan untuk memberikan masukan, dan memberikan mentoring terhadap para pengusaha. 

"Kami juga selalu mengembangkan, apa yang menjadi kekurangan dari pengusaha. Apakah dari legalitasnya, dari marketingnya atau packaging dan lain sebagainya," tukasnya.

Baca juga: Pengurus HIPMI Kota Serang Dikukuhkan, Janji Buka Lapangan Kerja Guna Atasi Pengangguran

Sementara itu, Wakil Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar H. Buchori menyampaikan, bahwa DIKLATDA merupakan amanat dari pasal 34 AD/ART Hipmi. 

Di mana dalam pasal itu, mewajibkan anggotanya untuk mengikuti diklat berjenjang.

Diklatcab bagi pengurus cabang, Diklatda bagi pengurus Provinsi atau BPD dan Diklatnas bagi pengurus pusat.

"Hari ini BPD Hipmi Banten menjalankan salah satu agenda organisasi, yang diperintahkan oleh pasal 34 anggaran rumah tangga Hipmi, dan kami memberikan apresiasi apa yang dilaksanakan oleh BPD Hipmi Banten ini," tukasnya.