Breaking News:

Gubernur Anies Baswedan 'Lawan' Putusan PTUN Soal UMP DKI: Kami Ingin Keadilan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengajukan banding terhadap putusan PTUN) yang membatalkan Kepgub No. 1517 Tahun 2021 tentang kenaikan UMP DKI

Editor: Glery Lazuardi
capture instagram @aniesbaswedan
Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Kepgub No. 1517 Tahun 2021 tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. 

TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) yang membatalkan Kepgub No. 1517 Tahun 2021 tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

Kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Anies mengungkapkan alasan mengajukan banding.

Menurut dia, upaya hukum banding itu dilakukan dengan harapan dapat menciptakan stabilitas dan kedamaian di Jakarta.

"Kami yakin bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini, kami ingin terjadi stabilitas, rasa damai, tenang," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/22).

Baca juga: Resepsi Pernikahan Anak Gubernur Anies Digelar 3 Hari: Sajian Khas Betawi-Timur Tengah Jadi Andalan

Menurut Anies, kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 tersebut ditujukan agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Jakarta.

"Tumbuh berkualitas itu artinya ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara," jelas Anies.

Jika pembagian hasil pertumbuhan tidak setara, lanjut dia, artinya pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.

"Di dalam mikro ekonomi dan perusahaan, mikro ekonomi ada sumber daya banyak. Ada sumber daya kapital, ada sumber daya teknologi, sumber daya manusia, sumber daya tanah," kata dia.

"Nah, pengembalian atas manfaat ekonomi, harus setara antar-setiap faktor setiap produksi itu," sambungnya.

Anies menegaskan, pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta agar semua pihak menunggu hasil keputusannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Kami tunggu keputusannya di PTTUN jadi setelah keluar hasilnya nanti kami lihat, kami tidak mau berandai-andai," kata dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang membatalkan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp4,6 juta.

Baca juga: Megawati Tak Ada di Pernikahan Putri Anies Baswedan, Pengamat Sebut Bukti Ketidakharmonisan

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan tersebut, Pemprov DKI merasa masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi.

"Maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja," kata Yayan dalam keterangan pers, Rabu (27/8/2022) lalu.

Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap UMP sebesar Rp4,6 juta tersebut tidak dibatalkan.

Tulisan ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul Anies Ajukan Banding atas Putusan PTUN soal UMP DKI Jakarta: Kami Ingin Terjadi Stabilitas

Anies Appeals to the Administrative Court Decision on DKI Jakarta UMP: We Want Stability

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved