Anies Baswedan yang Ubah Rumah Sakit di Jakarta jadi Rumah Sehat, PDIP Langsung Lontarkan Kritik
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat.
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat.
Sontak hal itu membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta terperanjat.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta langsung mengkritisi kebijakan tersebut.
Baca juga: Anies akan Lengser, PDIP-PSI Gulirkan Lagi Interpelasi Formula E, Disebut Cuma Gertak Politik
Partai berlogo banteng yang meraih kursi terbanyak di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini menganggap, kebijakan tersebut bisa membingungkan masyarakat.
"Penamaan rumah sakit menjadi rumah sehat akan menimbulkan kerancuan,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, Rabu (3/8/2022).
Gilbert Simanjuntak menuturkan, jika mengartikan bahasa Inggris hospital, kata dia, akan menjadi dua arti yaitu rumah sehat untuk RSUD DKI Jakarta dan Rumah Sakit buat RS di luar RSUD.
Padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda, dalam pengelolaan fasilitas kesehatan tersebut.
"Ini akan membingungkan mereka yang sekolah. Ini sama seperti arti rumah singgah yang beda dari rumah tinggal."
"Secara nasional juga RS masih singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat,” kata Gilbert.
“Artinya DKI tidak boleh sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kemenkes,” lanjut Gilbert.
Menurutnya, perubahan nama ini bukan seperti penamaan jalan yang merupakan wewenang DKI dan tidak jelas alasannya, membingungkan dan menimbulkan penolakan masyarakat.
Apalagi perubahan nama RS dilakukan dua bulan menjelang berakhir jabatan.
Secara mendasar, ujar dia, tidak ada yang dilakukan Gubernur Anies selama menjabat, untuk RS di DKI.
Selama pandemi Covid-19 sedang di puncak, malah pemerintah Pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD.
“Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekedar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak,” ungkapnya.
