DPR Minta Pemerintah Naikan Harga BBM Bersubsidi Demi Kurangi Beban APBN

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah Pusat diminta untuk menaikkan harga BBM bersubsidi demi mengurangi beban APBN.

Hal tersebut diucapkan Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Golkar Lamhot Sinaga.

Lamhot menyebutkan, menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangatlah tepat lantaran anggaran dari APBN sebesar Rp 502 triliun digunakan untuk masyarakat.

Baca juga: Pembatasan Pembelian BBM Jenis Pertalite dan Solar Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

“Tujuannya sama-sama untuk mengurangi beban APBN dan setiap pilihan ada risikonya," kata Lamhot di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Lamhot menjelaskan, setiap kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) 1 dolar AS per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp. 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.

Saat ini asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dolar AS per barel berubah menjadi 100 dolar AS per barel.

Sementara kebutuhan BBM Pertalite meningkat 6 jt kilo liter dari yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dengan DPR yakni 23 jt kilo liter, demikian juga Solar sudah naik 2,5 jt kilo liter dari APBN yang berjumlah 14.9 jt kilo liter.

“Kalau harga minyak diatas 100 dolar AS perbarel kemudian dengan asumsi rupiah kita Rp 14.500 per dolar, kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta, maka akan terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun, angka yang sangat besar,” terang Lamhot.

Rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan, karena akan sangat membebani APBN kita.

Baca juga: Jokowi Soal Harga BBM: Bayangkan Kalau Pertalite Jadi Rp 17.100, Demonya Berapa Bulan?

“Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun artinya lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk beli BBM,” katanya.

Namun bukan menghilangkan subsidi, karena pemerintah masih dibutuhkan kehadirannya, terutama masyarakat dengan ekonomi yang masih rendah.

Lamhot juga meminta pemerintah mempertimbangkan usulan Pertalite hanya untuk pengguna sepeda motor, solar hanya untuk kendaraan angkutan.

“Saya mengusulkan besar subsidi per liter BBM ditanggung pemerintah 75 persen nya saja, sisanya dengan penyesuaian harga BBM subsidi,” imbuh dia.

Baca juga: Subsidi BBM di Indonesia Capai Rp 502 Triliun, Jokowi: Negara Manapun Tidak akan Kuat

Pemerintah mensubsidi solar sebesar Rp 7.800 per liter menjadikan harga solar menjadi Rp 5.150 per liter, dengan penyesuaian besar subsidi harga solar memungkinkan menjadi Rp 7.100.

Subsidi pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter, sehingga penyesuaian harga pertalite memungkinkan menjadi Rp 8.875.

Penyesuaian harga ini menurut Lamhot masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi karena masih sangat terjangkau jika dibandingkan harga BBM non subsidi.

Baca juga: Kolaborasi Antar-BUMN, PLN Group dan Pelindo Dorong Konversi BBM ke Listrik

Kuota BBM Menipis

PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL).

Artinya, kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebesar 23 juta KL.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kuota BBM subsidi yang menipis terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.

Berdasarkan APBN 2022, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite, solar, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502 triliun.

Baca juga: Pembatasan Pembelian BBM Jenis Pertalite dan Solar Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

Total anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun tersebut berdasarkan kuota Pertalite sebesar 23 juta kilo liter, sementara estimasi dari Menteri ESDM dan DPR kuotanya mencapai 28 juta kilo liter.

Maka dari itu, ia mendorong Pertamina untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi.

“Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan," ucap wanita yang akrab disapa Ani tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kurangi Beban APBN, Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi