Breaking News:

Ini Alasan DPR Minta Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan efisiensi APBDN

Editor: Abdul Rosid
TRIBUNBANTEN/DESIPURNAMA
Anggota DPR RI dari Partai Golkar Lamhot Sinaga meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan mengurangi beban APBN 

TRIBUNBANTEN.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga meminta pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Permintaan kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini APBN telah terbebani sebesar Rp 503 triliun.

Menurut Lamhot, saat ini waktu yang tepat menaikkan harga BBM bersubsidi lantaran adanya kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) 1 dolar AS per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp. 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.

Sementara kebutuhan BBM Pertalite meningkat 6 jt kilo liter dari yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dengan DPR yakni 23 jt kilo liter, demikian juga Solar sudah naik 2,5 jt kilo liter dari APBN yang berjumlah 14.9 jt kilo liter.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Naikan Harga BBM Bersubsidi Demi Kurangi Beban APBN

“Kalau harga minyak diatas 100 dolar AS perbarel kemudian dengan asumsi rupiah kita Rp 14.500 per dolar, kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta, maka akan terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun, angka yang sangat besar,” terang Lamhot.

Rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan, karena akan sangat membebani APBN kita.

“Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun artinya lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk beli BBM,” katanya.

Namun bukan menghilangkan subsidi, karena pemerintah masih dibutuhkan kehadirannya, terutama masyarakat dengan ekonomi yang masih rendah.

Lamhot juga meminta pemerintah mempertimbangkan usulan Pertalite hanya untuk pengguna sepeda motor, solar hanya untuk kendaraan angkutan.

“Saya mengusulkan besar subsidi per liter BBM ditanggung pemerintah 75 persen nya saja, sisanya dengan penyesuaian harga BBM subsidi,” imbuh dia.

Baca juga: Pembatasan Pembelian BBM Jenis Pertalite dan Solar Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

Pemerintah mensubsidi solar sebesar Rp 7.800 per liter menjadikan harga solar menjadi Rp 5.150 per liter, dengan penyesuaian besar subsidi harga solar memungkinkan menjadi Rp 7.100.

Subsidi pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter, sehingga penyesuaian harga pertalite memungkinkan menjadi Rp 8.875.

Penyesuaian harga ini menurut Lamhot masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi karena masih sangat terjangkau jika dibandingkan harga BBM non subsidi.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kurangi Beban APBN, Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved