Breaking News:

Sistem Peradilan Pidana Anak, Apa Perbedaan dengan Peradilan Umum? DP3AKB Cilegon Beri Penjelasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Cilegon menggelar sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Penulis: Sopian Sauri | Editor: Glery Lazuardi
net
Ilustrasi anak dikurung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Cilegon menggelar sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Sopian Sauri

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Cilegon menggelar sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon Rabu (24/8/2022).

Kepala DP3AKB Cilegon Agus Zulkarnain mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan informasi edukasi kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Cilegon terkait sistem peradilan pidana anak.

Menurut dia, sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan umum.

"Karena sistem peradilan anak berbeda yang dewasa. Sehingga kita perlu beri informasi jangan sampai nanti bila terjadi kasus terhadap anak-anak baik yang menjadi korban ataupun pelaku, ini ada perlakuan yang tidak memenuhi unsur pemenuhan hak-hak anaknya," ujarnya kepada awak media di Aula Dinas Kominfo, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Mobil Dinas Baru Sanuji Dikembalikan, Kabag Umum Pemkot Cilegon: Ready Jika Ingin Digunakan Kembali

Karena itu, lanjutnya, harus mempertimbangkan terkait harkat dan martabat terhadap anak.

"Jadi tetap pertimbangan utamanya harus dipertimbangkan terkait harkat dan martabat si anak tersebut," ucapnya.

Hal ini berdasarkan Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Baca juga: Semarak HUT RI ke-77, Pokja Wartawan Polres Cilegon Beri Santunan Anak Yatim

"Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2012 ini diutamakan dan diwajibkan pendekatkan menggunakan restorative justice khusus untuk anak," ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, ada saratnya, Jika pelaku baru pertama kali melakukan tindakan kesalahan dapat menggunakan restorative justice.

"Tadi disampaikan Ibu Kejari, bahwa kalau si pelaku baru sekali melakukan dapat di restorative justice,"ucapnya.

Kemudian adapun ancaman pidananya, hanya ancaman pidana dengan denda, atau pidana kurang lebih 5 tahun.

"Ini penting kita sampaikan, agar si anak ini tetap memiliki hak hak dasarnya sebgai anak, tidak ada perlakuan yang melanggar terkait hak anak," paparnya.

Baca juga: Perda Sudah Diketok Palu, Pemkot Cilegon Mulai Terapkan Kawasan Tanpa Rokok

Menurutnya, beda halnya dengan kekerasan seksual, yang tidak ada penyelesian dengan restorative justice.

"Akan tetapi tetap melalui proses hukum,"pungkasnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved