Breaking News:

Kemenkumham Banten

Selain Ratu Atut, Ini Nama 3 Perempuan Napi yang Dinyatakan Bebas dari Lapas Tangerang, Ada Pinangki

Empat warga binaan itu bebas setelah memperoleh hak integrasi berupa pembebasan bersyarat (PB).

dokumentasi Humas Kemenkumham Banten
Empat warga binaan Lapas Kelas II Tangerang dinyatakan bebas, Selasa (6/9/2022). Empat warga binaan itu bebas setelah memperoleh hak integrasi berupa pembebasan bersyarat (PB). 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Empat warga binaan Lapas Kelas IIA Tangerang dinyatakan bebas, Selasa (6/9/2022).

Empat warga binaan itu bebas setelah memperoleh hak integrasi berupa pembebasan bersyarat (PB).

Empat narapida yang dinyatakan bebas itu adalah Ratu Atut Chosiyah, Pinangki Sirna Malasari, Desi Arryani, dan Mirawati Basri.

Baca juga: Malam-malam, Tim Kemenkumham Banten Sidak Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Beberapa Benda Disita

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten Masjuno mengatakan keempatnya mendapatkan hak reintegrasi berupa PB.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan peraturan dan surat keputusan yang sudah disahkan.

"Kami berkomitmen untuk selalu bersinergi dari awal proses hingga akhir sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan," ujarnya melalui rilis yang diterima TribunBanten.com, Selasa.

Dasar PB kepada warga binaan tindak pidana khusus:

  • UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
  • Permenkumham No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisu, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
  • Petunjuk Pelaksana Pemenuhan Hak Bersyarat thdp Napi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan No. PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

Menurut Masjuno, pada prosesnya, Lapas Kelas IIA Tangerang telah melalui tahapan program reintegrasi berdasarkan aturan dan standar prosedur yang berlaku.

Baca juga: Marak Judi Online, Tim Kemenkumham Banten Periksa Laptop di Lapas Kelas IIA Cilegon, Apa Hasilnya?

Yaitu mulai dari sidang TPP tingkat UPT bersama dengan PK Bapas dan dilanjutkan ke sidang TPP Tingkat Wilayah selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

TPP Tingkat Pusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang terhadap usulan pembebasan bersyarat dan Asimilasi Kerja Sosial narapidana.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved