Breaking News:

Pengalihan Subsidi BBM, Pandawa Nusantara: Bangun Sekolah dan RS, Daripada Bakar APBN di Jalan

Pengurus DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan, mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan tepat sasaran.

Editor: Glery Lazuardi
Desi Purnamasari/TribunBanten.com
Ilustrasi antrean pembelian BBM di SPBU. Pengurus DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan, mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan tepat sasaran. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pengurus DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan, mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan tepat sasaran.

Menurut dia, pengalihan subsidi BBM dapat diberikan untuk berbagai hal termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Rp 502,4 Triliun ini bukan angka sedikit. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap pemberian dan pola subsidi," kata dia.

Baca juga: Tolak Kenaikan BBM, Buruh Geruduk Gedung DPRD Kabupaten Lebak: Jangan Bebani Masyarakat

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi Focus Group Discussion yang diselanggarakan oleh Pandawa Nusantara. Diskusi bertema "Penyesuaian Harga BBM: Penyehatan APBN dan Jaring Pengaman Sosial Imbas Kenaikan BBM" pada Jumat 23 September 2022.

Dia mengungkapkan pengalihan subsidi BBM itu dapat diberikan untuk peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa, pembangunan sekolah serta hal lainnya seperti penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Penghematan Rp 100 T berupa beasiswa untuk rakyat. Bisa membiayai 8,3 juta (pelajar,red). Untuk (pembangunan,-red) rumah sakit, sekolah. Daripada membakar APBN di jalan," ujarnya.

Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial, yakni BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan, serta BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.

Mamit menambahkan subsidi BBM itu harus tepat sasaran dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Baca juga: Harga BBM Naik, Antrean Kendaraan di SPBU Bisa Selama 20 Menit, Apa Sebabnya?

"Subsidi harus tepat sasaran dan untuk masyarakat kurang mampu. Bahwa ini harus diawasi untuk penyaluran BLT, BLU, BSU. Yuk dilakukan pengawasan mari melakukan pengawasan dan memastikan data harus tepat sasaran," tambahnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved