Breaking News:

Dampak Kenaikan Harga BBM, Buruh Bertemu Disnaker Bahas Upah Minimum di Kabupaten Lebak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lebak membahas kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK.

Penulis: Nurandi | Editor: Glery Lazuardi
Shutterstock
Ilustrasi Upah Minimum. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lebak membahas kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK. 

Laporan Wartawan Tribun Banten.com, Nurandi

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lebak membahas kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK.

Sejumlah perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Lebak, Serikat Pekerjaan Nasional (SPN) Lebak mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak untuk membahas kenaikan UMK.

Pembahahasan UMK itu dihadiri Dewan Pengupahan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Banten 27 September 2022: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lebak

Plt Kepala Disnaker Lebak Maman Suparman mengatakan pembahasan untuk menampung aspirasi dari para buruh.

"Agenda hari ini adalah pra-pembahasan upah minimum kabupaten atau UMK, sehingga kita undang dari BPS Lebak, serikat pekerja baik dari KSBSI, SPNI dan Dewan Pengupahan," katanya saat ditemui Tribun Banten.com di kantornya, Selasa (27/9/2022).

Dirinya menyebutkan kenapa para buruh menaikan UMK karena imbas BBM naik yang berimbas pada kenaikan upah tersebut.

"Kenapa ingin naik? Karena berangkatnya dari BBM, ketika harga BBM naik otomotis upah ini akan naik, dan ini adalah agenda tahunan dari para serikat pekerja," ujarnya.

Maman melanjutkan bahwa apa dilakukan buruh merupakan bentuk kepedulian untuk kepentingan bersama.

"Jadi kedatangannya ini, ingin mensejahterakan buruh lainnya, yaitu melalui kenaikan UMK," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC SPN Lebak Sidik Uwen mengatakan buruh meminta kenaikan UMK sebesar 13 persen hingga 15 persen, dan dirinya juga menolak usulan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan.

"Tetapi dari pihak pemerintah mengajukan PP No.36 tetapi kami menolak hal tersebut, disini acuannya harus melihat acuan kepada hidup layak masyarakat, jangan hanya melihat pada aturan tersebut," katanya usai melakukan pembahasan bersama Disnaker Lebak.

Baca juga: Pendaftar Panwascam Perempuan di Lebak Masih Belum Memenuhi Kuota 30 Persen

Dirinya menegaskan kenaikan yang ingin dimintanya tersebut dapat terealisasikan, karena imbas dari BBM yang saat ini naik.

"Yang jelas kenapa kami meminta kenaikan sebesar 13 persen, karena imbas dari kenaikan BBM saat ini, yang jelas mempengaruhi dan menjadi dasar kami untuk meminta kenaikan UMK," ucapnya.

Untuk penetapan UMK akan ditentukan pada bulan November 2022, saat ini UMK masih akan dibahas Pemkab Lebak.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved