Wapres Maruf Amin Minta Kepala Daerah dan ASN di Pemprov Banten Terapkan Nilai-nilai Pancasila

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Desi Purnamasari

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menekankan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, dalam kebijakan-kebijakan serta dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut disampaikannya, pada saat membuka acara Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Aparatur Pemerintah Provinsi Banten, Senin (14/11/2022).

"Para ASN tidak hanya dituntut untuk mengerjakan teknsi, manajerial dan struktural, tetapi harus memiliki jiwa dan karakter Pancasila," tutur Maruf Amin.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Pemerintah Tengah Kaji Kemungkinan Penetapan KLB Penyakit Gagal Ginjal Akut  

Tidak hanya itu, menurutnya, kepala daerah dan aparatur negara juga harus ikut serta dalam menghantarkan Indonesia maju, dengan mengelola agenda pembangunan nasional.

"Di sini menggambarkan makna penting birokrasi, khususnya ASN untuk melaksanakan amanah sebaik baiknya," katanya.

Menurutnya, ASN memegang peran penting bagi bangsa Indonesia, sebagai pemersatu dan perekat bangsa.

Dirinya juga menyebut, Indonesia perlu konsisten menata, memperbaiki pengelolan pemerintahan dari dimensi stabilitas, akuntabilitas kualitas yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tidak hanya itu, ia juga berpesan, menghadapi Pemilu 2024, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan lokomotif dalam pesta demokrasi tersebut.

"Menuju Demokrasi 2024 jadikanlah nilai-nilai Pancasila menjadi lokomotif. Hilangkan diskriminasi, tidak memandang ras, agama, suku budaya, adat bahasa," katanya.

Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tinggi, Ini Solusi yang Ditawarkan Wapres Maruf Amin

Upaya ini, menurutnya, teramat penting karena pemerintah secara intens tengah mengelola berbagai agenda pembangunan nasional, dan daerah dalam konteks pemulihan sosial ekonomi.

Menurut dia, birokrasi merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tentunya membutuhkan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berkualitas.

"Meskipun paradigma birokrasi mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, tetapi saya ingin tekankan bahwa roh utama dari birokrasi adalah melayani publik, melayani rakyat sesuai dengan tanggung jawabnya," katanya.