Persyaratan, Cara Daftar, Gaji dan Contoh Tes Tulis PPK Pemilu 2024, Lengkap dengan Jawabannya

TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini persyaratan, cara daftar, gaji dan contoh tes tulis Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK) untuk Pemilu 2024.

Pembukaan PPK untuk Pemilu 2024 telah resmi dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendaftaran pembukaan PPK untuk Pemilu 2024 telah dibuka sejak tanggal 20 November 2022 lalu.

Lantas berapa gaji atau honor, cara daftar, persyaratan dan contoh soal tes tulis PPK Pemilu 2024.

Baca juga: Asyik, KPU RI Hapus Persyaratan Batas Masa Jabatan PPK dan PPS Pemilu 2024

Gaji atau Honor PPK 2024

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, Pemerintah, berikut adalah gaji PPK:

• Ketua: Rp 2.500.000;

• Anggota: Rp 2.200.000;

• Sekretaris: Rp 1.850.000;

• Pelaksana: Rp 1.300.000.

Selain kenaikan honor badan ad hoc tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja bagi badan ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meninggal = Rp36.000.000 per orang;

2. Catat Permanen = Rp30.800.000 per orang;

3. Luka Berat = Rp16.500.000 per orang;

4. Luka Sedang = Rp8.250.000 per orang; dan

5. Bantuan Biaya Pemakaman = Rp10.000.000 per orang.

Cara mendaftar PPK Pemilu 2024 di Siakba

Calon peserta dapat memulai melakukan simulasi pendaftaran pada aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (Siakba).

1. Buka situs https://siakba.kpu.go.id;

2. Buat akun SIAKBA dengan memasukkan nama, email, NIK, password;

3. Lakukan aktivasi akun SIAKBA melalui link yang telah dikirimkan melalui email;

4. Silahkan masuk/Login ke SIAKBA ;

5. Isi data diri;

6. Pilih seleksi dan mengunggah dokumen;

7. Cek kelengkapan dokumen;

- Di sini pelamar mengecek pemeriksaan kelengkapan berkas yang diterima oleh KPU dengan ketentuan : apabila lengkap maka pelamar akan menerima tanda terima melalui email.

- Apabila tidak lengkap, pelamar akan menerima pemberitahuan melalui email untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir;

8. Cek hasil verifikasi administrasi;

- Pelamar dapat mengecek hasil verifikasi administrasi keabsahan berkas.

- Apabila memenuhi syarat (MS) maka pelamar dinyatakan lulus tahap verifikasi adminitrasi.

- Jika tidak memenuhi syarat (TMS) maka pelamar dinyatakan tidak lulus.

9. Cek hasil tes tertulis;

10. Cek hasil wawancara;

11. Cek hasi seleksi.

Berikut contoh soal tes testulis PPK pemilu 2024 beserta jawabannya

1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar: 
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas 
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas  
kepentingan pribadi atau golongan 
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif 
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum 
E. Mandiri jujur adil dan makmur 

Jawaban A

2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah 

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis 
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas 
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu 
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat 
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien 

Jawaban D

3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

A. 30 (tiga puluh) hari kerja

B. 15 (lima belas) hari kerja

C. 14 (empat belas) hari kerja

D. 7 (tujuh) hari kerja

E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D

4. Parliementary threshold 4 persen untuk tingkat nasional, mengandung arti...

A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

E. Semua Jawaban Salah.

Jawaban D

5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 

A. 17 Februari 2024 
B. 15 Februari 2024 
C. 14 Februari 2024 
D. 13 Februari 2024 
E. 18 Februari 2024 

Jawaban C

6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9 ayat 2 
C. Pasal 9 ayat 1 
D. Pasal 1 ayat 5  
E. Pasal 2 ayat 1 

Jawaban C

7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ? 

A. 9-7-5-5-3 
B. 11-7-5-5-3 
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3 

Jawaban E

8. Apa kepanjangan dari PPK?

A. Petugas Pemungutan Kecamatan
B. Panitia Pemungutan Kecamatan
C. Petugas Pemilihan Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan
E Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban D

9. PPK berkedudukan di mana?
 
A. Kantor Kecamatan 
B. Kantor Polsek Kecamatan 
C. Pendopo Kecamatan 
D. Ibukota Kecamatan 
E. Ibu kota desa/kelurahan 

Jawaban D

10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK? 

A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan 
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara 
B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum 
penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara 
C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan 
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara 
D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu 
dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara 
E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan 
pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara

Jawaban A

11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:

A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan 
penghitungan suara.

C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat 
dan Peseta Pemilu.

D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendii 
atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan 
kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk 
terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu

Jawaban : B

12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? 

A. 1 bulan 
B. 2 bulan 
C. 3 bulan 
D. 4 bulan 
E. 5 bulan 

Jawaban B

13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat  

A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc 
B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc 
C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc  
D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc 
E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc 

Jawaban D

14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan 
A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan 
B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan 
C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap 
D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jawaban C

15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh 
A. Dengan Kehormatan KPU 
B. Dewan Kehormatan Bawaslu 
C. Dewan Kode Etik KPU  
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu

Jawaban D

16. Ketua Bawaslu saat ini adalah 

A. Totok Haryono, SH 
B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
C. Puadi, S.Pd, MM
D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM

Jawaban E

17.  Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 

A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 
B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 
C. masa kampanye pemilu  
D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 
E. penetapan hasil pemilu 

Jawaban D

18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat....... bulan sebelum hari pemungutan suara 

A. 24 
B. 25 
C. 22 
D. 20 
E. 21 

Jawaban D

19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan 

A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang 
B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran 
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah 
D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas 
E. Mengubah hasil perhitungan suara 

Jawaban E

20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?
A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu 
B. KPU Bawaslu dan partai politik 
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik 
D. KPU dan Bawaslu 
E. KPU Bawaslu dan tim kampanye 

Jawaban D

21. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat ............ bulan sebelum hari pemungutan suara 
A.18 
B. 20
C. 22 
D. 19 
E. 25

Jawaban A

22. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak ........kursi 

A. 352 
B. 445 
C. 350 
D. 577 
E. 575 

Jawaban E

23. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit ......... kursi dan paling banyak ...... kursi

A. 20 dan 35 
B. 20 dan 45 
C. 20 dan 55 
D. 25 dan 55 
E. 35 dan 75 

Jawaban C

24. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 

A. 3 
B. 4 
C. 5
D. 6 
E. 2

Jawaban B

25. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh ..........

A.Pantarlih 
B. PPS 
C. PPK 
D. KPU Kabupaten/Kota 
E. semua jawaban benar 

Jawaban B

26. TPS mengumkan daftar pemilih sementara DPS selama ...............ntuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat 
A. 17 hari 
B. 10 hari 
C. 14 hari 
D. 15 hari 
E. 20 hari 

Jawaban C

27.  Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit ....... dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya 

A. 25 persen  
B. 20 persen  
C. 4 %   
D.10 %  
E.15 %  

Jawaban B

28. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR. DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali........

A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru 
B. Daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR 
D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi 
E. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota 

Jawaban B

29. Hai kampanye pemilu dapat dilakukan melalui ........ 

A. pertemuan terbatas 
B. pertemuan tatap muka 
C. pemasangan alat peraga di tempat umum 
D. rapat umum 
E. Semua jawaban Benar 

Jawaban E

30. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah 
A. pertemuan terbatas 
B. pertemuan tatap muka 
C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum 
D. pemasangan alat peraga di tempat umum 
E. semua jawaban benar 

Jawaban E

31. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:

A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan Adil

Jawaban C

32. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...

A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
B. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
D. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban E

33. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh……..

A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS 

Jawaban A

34. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali ...
A. Warga Negara Indonesia
B. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Jawaban B

35. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...

A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 
C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)

Jawaban C