Tekan Angka Stunting, Rembuk Stunting 2022 Digelar di Banten

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Pemerintah Provinsi Banten melalui tim percepatan penurunan stunting menggelar Rembuk Stunting 2022. Upaya itu dilakukan untuk menekan angka stunting di Banten.

Mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan merembukan bersama bagaimana upaya penanganan stunting, melalui rapat pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegritas.

"Artinya jangan sampai nanti semua bekerja tapi tidak bekerja secara bersamaan. Sehingga kita harapkan dengan rembuk stunting ini, kesempakatan kita bekerja tapi secara bersama-sama," ujar Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani saat ditemui di kantornya, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Ini Arahan Sekjen dan Irjen Kemenkumham kepada Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Banten

Berdasarkan target nasional, pada tahun 2024 pemerintah harus bisa melakukan percepatan penurunan angka stunting menjadi 14 persen.

Di mana saat ini, kata dia, angka stunting berada di angka 24 persen. Sehingga dalam waktu dua tahun, harus bisa menurunkannya menjadi 14 persen.

"Oleh karena itu setiap tahun harus ada target penurunan, makanya harus bekerja bersama-sama. Kalau ngga kan ngga akan kecapai," terangnya.

Dani mengatakan pada tahun 2023 nanti, angka stunting ditargetkan bisa diangka 19 persen.

Untuk mencapai itu, menurutnya kolaborasi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan seluruh stakeholder lainnya sangat diperlukan.

Sebab penangannan stunting ini, kata dia, bukan hanya sekedar memberikan makan saja.

Tetapi juga harus dibereskan, terkait jamban keluarga, sanitasi, infrastruktur, jalan, air bersih dan lain sebagainya.

"Jamban kan kewenangan kabupaten kota, kita membantu dari sisi makanan. Makanya nanti berbagi tugas agar penanganan cepat selesai," tukasnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Banten 25 November, Potensi Hujan Lebat di Tangerang Raya, Cilegon Angin Kencang

Disampaikannya, dalam penanganan stunting itu dilakukan dengan tiga hal.

Pertama berkaitan dengan asupan makanan sehat, ekonomi keluarga dan ekonomi kelompok masyarakat.

"Makanya jalan lingkungan diperbaiki , infrastruktur, sanitas air bersih dan lainnya," tukasnya.