Peringati Hakordia, Pj Gubernur Al Muktabar Targetkan Tidak Ada Korupsi di Banten

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) akan jatuh pada 9 Desember 2022. 

Dalam rangka memperingati Hakordia 2022, Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar Hakordia di Gedung Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (7/12/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Banten, Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten, serta meresmikan Jawara Anti Korupsi (Jawara Aksi).

Baca juga: Hakordia 2020, Muhadjir Effendy: Korupsi Tindakan Tercela, Ditjen PFM Sabet Pengendali Gratifikasi

Al Muktabar menargetkan agar melalui kegiatan ini, diharapkan tidak terjadi lagi korupsi di Banten.

"Ini bagian ikhtiar kita untuk saling mengingatkan, sehingga kita bisa mengupayakan untuk bagaimana memberikan layanan sebaik mungkin," ujarnya kepada awak media, Rabu (7/12/2022).

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya Pemprov Banten, dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Banten.

Di antaranya, saling mengingatkan antar sesama, agar tidak ada korupsi di Banten.

Al Muktabar mengatakan, Komite Advokasi Daerah berisi lembaga-lembaga terkait dengan partnership pembangunan, dalam hal ini badan usaha.

"Itu kita serahkan sepenuhnya ke saudara-saudara kita itu agar membangun semangat anti korupsi,” terangnya.

Penguatan penyuluh anti korupsi berbasis guru juga digerakan.

Hal itu menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Banten.

"Kemudian kita lanjutkan sertifikasi atau hasil pelatihan anti korupsi itu bisa kita persyaratan, sebagai ukuran kinerja yang bisa mendapatkan reward and punishment," katanya.

Kemudian untuk pencegahan anti korupsi, Pemprov Banten juga sudah melakukan memorandum of understanding, dengan aparat penegak hukum.

Kemudian menandatangani pakta intregritas, serta merespon hasil control public atau informasi dari publik yang diterima Pemprov Banten.

"Ini kan sangat implementatif kan, dan kita harus terus menerus saling mengingatkan tentang itu, karena ini adalah kewajiban kita bersama,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani berharap, dengan terselenggaranya Hakordia di Banten, dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Banten.

Menurutnya, salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu adalah melalui pendidikan.

“Apabila sudah efektif, maka pengetahuan terkait anti korupsi akan disampaikan kepada seluruh siswa yang ada di Banten, melalui jenjang sekolah,” ujarnya.

Dalam program tersebut, nantinya para siswa diajarkan oleh para penggiat anti korupsi terkait pelajaran mengenai anti korupsi.

Menurutnya, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini kepada para siswa, supaya mentalitas siswa di Banten terbentuk hingga tua.

Disampaikan Tabrani, dengan jumlah mayoritas penyuluh anti korupsi ini berasal dari guru, diharapkan mereka dapat mengajarkan para siswanya terkait pendidikan anti korupsi.

“Mereka bisa memberikan informasi, pengetahuan, edukasi kepada siswa melalui jenjang sekolah,” terang Tabrani.

Disampaikan Tabrani, untuk penyuluh anti korupsi yang baru saja dikukuhkan setidaknya ada sekitar 360 orang, yang mayoritas berasal dari guru.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Ajak Warga Banten Tumbuhkan Semangat Antikorupsi

Para penyuluh itu, kata dia, mereka telah mengikuti seleksi yang dilaksanakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tabrani berharap agar ke depan, para penyuluh anti korupsi di Banten bisa bertambah.

"Target sih kita bisa sampe 600 penyuluh, sehingga semakin banyak penyebaran pendidikan anti korupsi di Banten," tukasnya.