Gelar Aksi di DPRD Banten, Mahasiswa Tuntut Penghapusan Tunjangan Anggota DPR

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Senin (1/9/2025).

Dalam aksinya, HMI Cabang Serang menyoroti kinerja DPRD Banten yang dianggap bobrok.

Massa aksi menilai lembaga legislatif telah gagal menjalankan fungsi representasi rakyat.

Baca juga: Jamin Keamanan Warga Tangsel, Bang Ben Turun ke Jalan, Ikut Patroli Gabungan

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Rival mengatakan, pihaknya menuntut penghapusan seluruh tunjangan anggota DPR. 

Menurutnya, tunjangan yang diberikan selama ini hanya membebani keuangan negara tanpa diimbangi dengan kinerja nyata.

“Kami mendesak penghapusan seluruh tunjangan anggota DPR. Sudah cukup rakyat dibebani pajak, sementara wakil rakyat sibuk memperkaya diri sendiri,” kata Rival.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik mafia proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sebesar 20–25 persen yang diduga melibatkan sejumlah oknum di DPRD Banten. 

Dengan begitu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut praktik yang mereka nilai sarat kepentingan pribadi dan merugikan rakyat.

“Mafia Pokir ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD seharusnya mengawal aspirasi, bukan bermain proyek,” ucapnya.

Dalam tuntutannya, pihaknya menyatakan bahwa lembaga legislatif tersebut layak dibubarkan apabila gagal menjalankan fungsi representasi rakyat. 

“Kalau DPR dan DPRD tidak bisa menjadi suara rakyat, bubarkan saja! Jangan sampai rakyat terus dikhianati oleh para elit,” ujar Rival dengan nada tinggi.

Tak berhenti di situ, massa aksi juga menekan DPRD Banten bersama Gubernur Banten agar segera mengesahkan regulasi beasiswa Pemprov Banten. 

Baca juga: KCD Dindik Lebak Keluarkan 7 Kebijakan Antisipasi Demo Libatkan Pelajar SMA dan SMK 

Menurutnya, akses pendidikan harus dijamin dan diperluas, bukan dipersulit dengan birokrasi berbelit.

“Anak-anak muda Banten harus punya kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan."

"Regulasi beasiswa harus segera disahkan agar tidak ada lagi mahasiswa putus kuliah karena masalah biaya,” pungkasnya.