Ridwan Kamil Gabung Golkar, Cara Airlangga Hartarto Dongkrak Popularitas di Banten-DKI-Jabar

TRIBUNBANTEN.COM - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, sejumlah tokoh nasional mulai gencar melakukan pertemuan. Di antaranya bahkan mulai mencari partai politik untuk kepentingan pesta demokrasi rakyat.

Salah satu di antaranya yaitu, Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat. RK, sapaan akrab Ridwan Kamil, telah bergabung dengan Partai Golkar.

Secara khusus, Airlangga Hartarto ketua umum Partai Golkar menugaskan RK untuk mendongkrak suara di wilayah Jawa I yang meliputi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Baca juga: Gabung Golkar Jelang Pemilu 2024, Ridwan Kamil Dapat Tugas Khusus di Banten

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Heri Herdiawanto, mengatakan partai politik masih terus melakukan langkah politik untuk mendapatkan hati masyarakat.

"Menurut hemat saya Golkar, Dan partai memiliki wakil di parlemen memang memiliki modal sosial politik lebih dikenal masyarakat," kata dia, dalam keterangannya pada Kamis (26/1/2023).

Melihat bergabungnya Ridwan Kamil, kata dia, Airlangga Hartarto, berpeluang mendulang suara besar di Pilpres 2024.

Selain itu, sosok menteri koordinator bidang perekonomian itu memiliki peluang besar untuk dipilih masyarakat atas kinerja yang telah bekerja untuk masyarakat.

"Peluang besar dipilih masyarakat atas kinerjanya yang telah bekerja untuk masyarakat dan sosok juga sangat dikenal di mata masyarakat," ujarnya.

Untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, kata dia, baru spekulasi dan bersifat cair.

Menurut dia, perlu disadari juga semua cenderung cek ombak, cocok atau tidak dan belum menunjukan kepastian.

"Kalau soal pasangan capres semua parpol masih mengecek ombak," ujarnya.

Jika mengacu pada hasil di Pemilu 2019, maka hanya PDIP yang memiliki modal 20 persen sehingga dapat mengusung calon presiden di kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Gabung Golkar, Ridwan Kamil Bawa Modal Followers di Medsos: Posting Sekali, Adalah yang Nyangkut!

Sementara itu, pasangan-pasangan yang di usung harus memiliki prasyarat di support oleh ketercukupan 20 % dulu (UU/ pemilu _pilres) baru bicara potensi dukungan massa.

"Pilpres adalah multi aspek beda dengan pileg sebagai aspek representative politik semata," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM) mengumumkan tiga besar survei ellektabilitas parpol yang menjadi pilihan.