Kata Mensos Risma soal Anggaran Rp 500 Triliun untuk Atasi Kemiskinan Habis hanya untuk Rapat

TRIBUNBANTEN.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini buka suara soal habisnya anggaran kemiskinan senilai Rp 500 triliun untuk rapat dan studi banding.

Diketahui, pernyataan soal anggaran kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding itu pertama kali diutarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Menanggapi hal itu, Mensos Risma menjelaskan, bahwa Pemerintah telah mengucurkan anggaran senilai Rp 500 triliun yang tersebar di kementerian dan lembaga.

Anggaran tersebut, dialokasikan untuk program perlindungan sosial kepada masyarakat, seperti pemberian subsidi BBM, listrik hingga gas.

"Yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani itu uang perlindungan sosial di Malang juga menyebutkan itu ada Rp 500 triliun," kata Mensos di Sumenep, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).

"Nah itu uang itu yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat diantaranya ada uang subsidi BBM, listrik, gas," lanjutnya.

Baca juga: Periode September 2022: Angka Kemiskinan di Banten Naik, Tertinggi di Daerah Perkotaan

Pemberian bantuan tersebut, menurut Risma, tidak diterima masyarakat dalam bentuk tunai.

Risma mengungkapkan, masyarakat mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi kebutuhan sehari-hari.

"Mungkin masyarakat enggak nerima uangnya."

"Contohnya listrik 450 watt itu dapat dia, terus gas LPG melon itu masyarakat juga dapat subsidi itu yang saya tahu PLN Rp 80 triliun kemudian yang termasuk Rp 72 triliun yang untuk BPNT dan PKH," jelas Risma.

Sementara Kemensos, kata Risma mendapatkan anggaran sebesar Rp 78 triliun.

Sebanyak Rp 74 triliun untuk bantuan sosial (bansos), yakni melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sisanya digunakan untuk penanganan bencana hingga kawasan adat terpencil (KAT).

"Jadi anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp 78 triliun yang Rp 74 untuk bansos itu jadi langsung diserahkan itu untuk perlindungan sosial," ungkap Risma.

"Lalu Rp 4 triliun untuk bencana, anak, lansia, disabilitas, untuk orang kena narkoba, anak terlantar lainnya juga untuk kawasan KAT tertinggal, terdepan, yang terpencil itu kami tangani. Itu sisanya," tambah Risma.