Duka Guru Honorer, Tahun Ini Tidak Dapat THR Lebaran, Komitmen Pemerintah Disebut Rendah

TRIBUNBANTEN.COM - Kebijakan pemerintah terkait tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS), mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Irwan.

Irwan menilai, kebijakan tersebut merendahkan eksistensi dan kerja keras honorer.

Hal ini karena guru honorer tidak termasuk dalam penerima THR.

"Lalu tahun ini honorer tidak dapat THR Lebaran padahal dulu tiap lebaran honorer dapat THR," ujar Irwan kepada Tribunnews, Sabtu (1/4/2023).

"Katanya ekonomi meroket lalu ekonomi meroketnya dimana? Sediakan THR honorer saja tidak mampu," lanjut Irwan.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pemerintah perlu memberikan solusi terkait pembayaran THR bagi guru honorer.

Hal itu sebagai bentuk keadilan bagi pekerja yang turut mencerdaskan anak bangsa.

"Honorer juga pekerja juga anak bangsa. Punya keluarga, punya orang tua, punya istri, punya anak."

"Lalu kemanusiaan dan keadilannya dimana? Saya minta kebijakan pemerintah ini dibatalkan. Harus ada solusi THR bagi honorer," tegasnya.

Irwan mengatakan, melalui kebijakan itu keberadaan guru honorer justru kian tak terlihat.

Bahkan, dia menilai komitmen pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap guru honorer benar-benar rendah.

"Masa depan honorer jadi gelap oleh pemerintahan sekarang. Tidak ada solusi dan perhatian serius yang menjamin kesejahteraan dan masa depan seluruh honorer di Indonesia," bebernya.

Di sisi lain, Irwan menyoroti ketidakadilan pemberian THR bagi ASN dan PNS yang hanya diberikan tunjangan kinerja sebesar 50 persen.

"Bahkan untuk THR ASN/TNI/Polri, pemerintah mampunya hanya 50 persen bayarkan sebelum lebaran."

"Sementara pemerintah minta perusahaan agar bayarkan THR ke pekerja seminggu sebelum lebaran tetapi pemerintah sendiri tidak sanggup," ucapnya.