Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Dapat Dua Tanda Kehormatan dari Kementan RI

TRIBUNBANTEN.COM, SEMARANG - Kementerian Pertanian mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di bidang pertanian.

Ganjar dinilai berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Tengah.

Atas prestasinya tersebut, Ganjar diusulkan untuk menerima dua tanda kehormatan, yaitu Gelar Tanda Kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya.

Hal itu disampaikan perwakilan Kementan, Agustini Irmawati usai kegiatan verifikasi dan peninjauan lapangan terkait usulan tersebut, pada Rabu (5/4/2023). Dalam kesempatan itu turut hadir tim dari Sesmil Presiden.

“Kami Kementan mengusulkan Setmilpres mengusulkan Gubernur Jawa Tengah."

"Karena kami tahu keberhasilan beliau, terutama untuk produksi beras dan hortikultura merupakan peringkat 2 nasional."

"Jadi, dari situ sudah kelihatan ya outputnya dari Gubernur sendiri,” kata dia.

Hal itu yang menjadikan Ganjar dinilai pantas menerima dua tanda kehormatan Satyalencana.

Rencananya, penghargaan itu akan diserahkan Presiden Joko Widodo pada event Pekan Nasional Petani Nelayan Andalan (Penas),10 Juni 2023.

Baca juga: Senyum dan Tawa Menghiasi Pertemuan Gibran dan Ganjar, Apa yang Dibahas Keduanya?

“Kami yakin bahwa Kartu Tani ini merupakan pelopor dari Bapak Gubernur dan memang sebelumnya memang kami sudah memberikan penghargaan di tahun 2019 untuk Menteri Pertanian menobatkan bahwa Gubernur Jateng, adalah sebagai yang memiliki program Kartu Tani terbaik secara nasional,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo merasa terhormat karena diusulkan menerima GTK Satyalencana. Menurutnya, ini merupakan karya yang dijalankan Pemprov Jateng sejak 2015 untuk petani.

“Dikerjakan teman-teman (Pemprov Jateng) dari 2015 ini menjadi perhatian dari Kementan dan sekarang mau dipromo untuk bisa mendapatkan penghargaan Satyalencana,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng.

Program yang digagas Ganjar ini bertujuan mewujudkan pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk subsidi kepada para petani yang berhak mendapatkannya.

Kartu Tani Jateng juga memungkinkan terwujudnya distribusi pupuk subsidi sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga, serta pemberian layanan perbankan bagi petani.

“Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk, maka sebenarnya ini bagian dari Presiden Satu Data Indonesia, berkaitan dengan petani,” kata Ganjar.