Kemenkumham Banten
Kepala Kemenkumham Banten Sebut 9 Target Kinerja Pemasyarakatan 2023, Ada Pemutakhiran Data Pemilu
Ada satuan kerja yang memengaruhi turunnya nilai kinerja. Itu menjadi bagian yang harus diperhatikan
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto, menyebutkan sembilan target kinerja yang harus dipenuhi jajaran Pemasyarakatan pada 2023.
Hal itu dikatakan Tejo Harwanto saat memberikan pengarahan kepada pejabat struktural dan petugas pengamanan lapas di aula Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Kamis (6/4/2023).
Pengarahan ini dihadiri Plt Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Salis Farida; Kepala LPKA Kelas I Tangerang Setyo Pratiwi; dan Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang, Yekti.
Baca juga: Ada 76 Desa Sadar Hukum di Banten, Kadiv Yankumham Kemenkumham Banten Sebutkan Kriteria Penilaian
Sembilan target kinerja Pemasyarakatan itu di antaranya percepatan pelaksanaan back to basic, dan penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan.
Selain itu, juga meningkatnya kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban serta pemutakhiran data pemilih di lapas dan rutan untuk Pemilu 2024.
"Ada satuan kerja yang memengaruhi turunnya nilai kinerja. Itu menjadi bagian yang harus diperhatikan," katanya.
Menurut Tejo Harwanto, dampak tidak tercapainya kinerja di level bawah akan sampai pada yang paling tertinggi.
Dia menekankan pentingnya jajaran menerapkan prinsip PASTI dalam pencapaian target kinerja.
Tak hanya itu, seluruh jajaran harus mampu memiliki daya saing.
"Daya saing di sini, berarti mampu mengantisipasi lingkungan strategis. Misal bagaimana kita bisa menggunakan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi," ucap mantan Kakanwil Kemenkumham Kalsel ini.
Baca juga: Lantik & Ambil Sumpah Pejabat, Kakanwil Kemenkumham Banten: Tidak Boleh Sombong dan Pamer Kekayaan
Hal itu sejalan dengan satu di antara arahan Presiden Joko Widodo, yakni digitalisasi administrasi pelayanan.
Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki kemampuan IT karena saat ini hampir sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi hingga pelayanan publik dilakukan secara digital.
Baca juga: Sarana-Prasarana Dua Rutan & Dua Lapas Dicek Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Banten
"Dengan digitalisasi, transparansi menjadi sangat terbuka. Transparansi organisasi menjadi sangat baik, lalu kemudian proses pengarsipan juga akan menjadi sangat bagus, sistem akan menjadi lebih efisien," katanya.
Tejo Harwanto mencontohkan pengelolaan persuratan di Kemenkumham yang saat ini sudah dikelola secara digital melalui aplikasi SiSumaker.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.