Dugaan Kecurangan Proses PPDB di Banten, PJ Gubernur Minta Laporkan Sesuai Data

TRIBUNBANTEN.COM - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, meminta masyarakat melaporkan dugaan pungutan liar pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri.

Menurut dia, laporan itu harus sesuai data.

Nantinya, kata dia, pemerintah melalui inspektorat akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jadi data yang konkret yang bisa kita tindak lanjuti, dan tentu kita pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan," ujar Al Muktabar kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten. Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Wali Kota Serang Bakal Beri Sanksi SMP Negeri Pelanggar Kuota PPDB

Dikatakan Al Muktabar, sejauh ini sudah ada beberapa orangtua yang melaporkan dugaan kecurangan PPDB ke Inspektorat Provinsi Banten, dan laporan itu sedang ditindaklanjuti.

Bahkan, ada beberapa masyarakat yang mengadukan secara langsung keluhannya ke mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten itu.

"Pengaduan diterima, ada beberapa yang menyampaikan pengaduan ke inspektorat, ada juga yang mengeluh langsung ke saya. Kita diskusi untuk bisa mencari jalan terbaik," kata dia.

Ortu Ungkap Kejanggalan PPDB SMA di Banten

Febrianti merasa ada yang janggal dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sebuah sekolah negeri di Tangerang.

Anaknya, AR, yang mendaftar PPDB melalui jalur prestasi non-akademik pada 3 Juli 2023, tiba-tiba namanya hilang.

Padahal, saat awal mendaftar, Febrianti mengaku nama anaknya berada di urutan pertama.

"Namun, pada saat pengumuman pada 7 Juli 2023, nama AR hilang," katanya di Inspektorat Provinsi Banten, Kamis (20/7/2023).

AR mendaftarkan diri ke sekolah itu dengan melampirkan sertifikat juara 3 Pekan Olahraga Tradisional Daerah (Potrada) tingkat Provinsi Banten.

Menurut Febrianti, ada teman AR yang tidak mendaftarkan diri di PPDB, tapi justru diterima di sekolah yang sama.

Ibu berusia 42 tahun ini pun melaporkan kejanggalan tersebut ke Inspektorat Provinsi Banten.