Pilkada Kota Cilegon 2024

Pilkada Kota Cilegon 2024, Pemkot Cilegon Beri KPU Dana Hibah Sebesar Rp 32,8 M

Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan anggaran hibah daerah sekitar Rp 32,8 miliar untuk KPU Kota Cilegon menyelenggarakan Pilkada 2024.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Bangkapos
Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan anggaran hibah daerah sekitar Rp 32,8 miliar untuk KPU Kota Cilegon menyelenggarakan Pilkada 2024. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon, Sri Widayati mengatakan pihaknya bersama KPU sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada (14/9/2023) kemarin. NPHD ini sebagai salah satu syarat agar dana pilkada bisa dicairkan. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan anggaran hibah daerah sekitar Rp 32,8 miliar untuk KPU Kota Cilegon menyelenggarakan Pilkada 2024.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon, Sri Widayati mengatakan pihaknya bersama KPU sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada (14/9/2023) kemarin.

NPHD ini sebagai salah satu syarat agar dana pilkada bisa dicairkan.

Baca juga: Adu Harta Tiga Bakal Calon Bupati Pandeglang di Pilkada 2024, Siapa yang Terkaya?

"Kemarin tanggal 14 pendatanganan nphd itu, ternyata kota Cilegon sebagai kota nomor dua yang menandatangani nphd setelah gunung mas Kalimantan," ujarnya saat ditemui Aula Setda Kota Cilegon, Senin (18/9/2023).

Setelah penandatanganan NPHD selesai, langkah selanjutnya KPU diminta untuk memenuhi persyaratan lainnya.

Supaya anggaran yang telah disiapkan, bisa dilakukan proses pencairan.

"Total keseluruhannya, KPU mendapatkan hibah senilai Rp 32,8 miliar," katanya.

Dari anggaran tersebut, proses pencairan dilakukan melalui tiga tahap.

Tahap pertama pencairan bisa dilakukan sebesar Rp 14 miliar, tahap kedua Rp 14 miliar, dan tahap ketiga Rp 4,8 miliar.

Selain KPU, Pemkot Cilegon juga telah menganggarkan hibah daerah untuk Bawaslu Kota Cilegon.

Lantaran Bawaslu belum menandatangi NPHD, sehingga pencairan belum bisa dilakukan.

"Karena Bawaslu belum menjadi satker, sehingga untuk menandatangani nphd, perlu surat pendelegasian dari ketua bawaslu RI," katanya.

Kata Sri, enandatanganan NPHD bersama bawaslu saat ini masih ditunda, sampai adanya surat pendelegasian dari ketua Bawaslu RI.

Adapun anggaran yang disiapkan untuk Bawaslu yakni sekitar Rp 11,5 miliar.

Baca juga: Daftar Bursa Calon Gubernur Banten Bertarung Kursi DPR RI Sebelum Pilkada Serentak 2024

Sumber: Tribun Banten
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved