Masa Reses DPRD Banten, Wakil Ketua Bahrum Terima Keluhan Soal Pelayanan Masyarakat

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten banyak menerima keluhan terkait pelayanan dasar selama reses periode tahun 2023.

Pelayanan dasar yang dikeluhkan masyarakat tersebut mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan hingga persoalan ekonomi.

"Selama reses paling banyak dikeluhkan masih tetap sama seperti tahun lalu, yaitu pelayanan dasar," kata Wakil Ketua DPRD Banten, Bahrum kepada wartawan, Rabu (7/11/2023).

Baca juga: Empat di Antaranya Adalah Mantan Koruptor, Ini 7 Nama Caleg DPRD Banten Eks Narapidana Lolos DCT

Menurut Bahrum, pelayanan dasar tersebut setiap tahun selalu dianggarkan di APBD.

Bahkan kata Bahrum, nominalnya lebih besar daripada amanat undang-undang yang mengharuskan 20 persen dari APBD untuk pendidikan dan 15 persen untuk kesehatan

"Provinsi Banten ini sebenarnya sudah lebih besar, pos anggaran untuk pendidikan 30 persen dan kesehatan 21 persen dari APBD kita," ujarnya.

Bahrum mengatakan, yang dikeluhkan oleh masyarakat telah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun 2024.

"Banten ini besar padat penduduk hampir 12 juta jiwa. Jadi harus terus menerus dianggarkan, sehingga kita bisa menghilangkan kekurangan pelayanan dasar ini," jelasnya.

Selain pelayanan dasar diungkapkan Bahrum, DPRD Banten juga akan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 7,52 persen.

"Kita lihat kemarin ada informasi pengangguran di Banten nomor satu, in harus menjadi perhatian kita untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini," pungkasnya.

Report from TribunBanten.com Journalist, Engkos Kosasih

 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG -