Resahkan Masyarakat, Kapolda Banten Beri Peringatan Soal Praktik Bank Keliling di Tanah Jawara

TRIBUNBANTEN.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Irjen Pol Abdul Karim menyatakan bahwa praktik keliling ilegal sudah meresahkan masyarakat.

Kapolda menegaskan, akan segera menindak usaha koperasi simpan pinjam (kosipa) atau bank keliling ilegal di wilayahnya.

Penindakan itu dilakukan buntut terjadinya aksi penganiayaan terhadap seorang warga, Muhyi, oleh sekelompok oknum pegawai bank keliling ilegal di Jalan Raya Serang-Pandeglang pada Minggu (31/3/2024) malam.

Baca juga: Kapolda Banten Ungkap Fakta Oknum Pegawai Bank Keliling Keroyok Ustaz asal Pandeglang

"Ini adalah praktik bank yang ilegal dan ini ternyata laporannya begitu banyak marak yang terjadi di wilayah Banten, dan cukup meresahkan," kata Abdul Karim di Mapolda Banten. Rabu (3/4/2024).

Abdul meminta kepada para penyelenggara usaha bank keliling yang tak berizin agar segera menutup usahanya.

Jika masih ditemukan, kata Abdul, Polda Banten akan menindak secara tegas dengan memproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Saya peringatkan kepada seluruh penyelenggara yang menggunakan usaha-usaha yang menyatakan dirinya seperti perbankan,"

"Itu tidak terdata itu adalah kegiatan yang ilegal dan saya tidak ragu untuk melakukan tindakan," tegas Abdul.

"Apabila di Polda Banten masih ditemukan yang ilegal setelah lebaran saya akan proses hukum," sambung dia.

Abdul yang pernah menjabat sebagai Kasubdit II/Perbankan Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri itu mengaku mengetahui semua modus dan praktik bank keliling berkedok koperasi.

"Saya akan bekerja sama dengan Danrem dan akan bekerja di OJK dan Bank Indonesia yang ada di wilayah Banten untuk sama-sama kita menertibkan," kata Abdul.

Terakhir, Abdul menegaskan peristiwa pengeroyokan terhadap Muhyi murni aksi dari oknum bank keliling, tidak ada kaitannya dengan SARA.

"Saya tegaskan kembali kejadian yang semalam terjadi di Baros itu adalah oknum yang melakukan penagihan. Jadi saya luruskan tidak ada unsur sara dan lain sebagainya," tandas Abdul.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com