Tak Terlihat di Acara Silaturahmi dan Bukber Partai Golkar, Isro Mi'raj Merasa Tidak Dilibatkan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Sekretaris DPD II Partai Golkar Cilegon, Isro Mi'raj angkat bicara soal ketidakhadirannya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama (bukber) DPD II Partai Golkar Cilegon, pada Kamis (4/4/2024).

Kepada TribunBanten.com, Isro Mi'raj justru membantah bahwasanya ia telah diundang dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, undangan yang diberikan kepadanya berisikan undangan yang ditujukan kepada caleg (calon legislatif) sementara dirinya bukan sebagai seorang caleg.

Baca juga: Ratu Ati Blak-blakan Terkait Kelakuan Isro Miraj di Golkar: Tidak Pernah Datang ke Sini

"Pertama surat undangannya hanya ketua DPD, Sekjen tidak diminta tanda tangan, yang kedua undangan yang dikirim ke saya oleh staf itu yang terhormat caleg, sementara saya kan bukan caleg," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (4/4/2024) malam.

Isro mengaku tidak mendapatkan surat undangan yang ditujukan pada dirinya yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris DPD II Golkar Cilegon.

Seolah tidak dilibatkan dalam acara tersebut, Isro bahkan mengaku tidak dimintai persetujuan atas penyelenggaraan acara tersebut.

Meskipun saat ini, dirinya masih mengemban jabatan pada kepengurusan DPD II Golkar Cilegon, ia bahkan mengaku tidak diminta untuk menandatangani surat undangan.

"Iya engga ada undangannya, undangan untuk sekretaris ngga ada, adanya undangan untuk caleg yang dikirim ke saya, biasanya kan juga yang tanda tangan ketua dan sekjen," katanya.

Baca juga: Isro Miraj Tak Terlihat di Acara Silaturahmi dan Bukber Golkar Cilegon, Ini Kata Ratu Ati

"Tapi kalau informasi dari kepolisian, terkait pemberitahuan acara bukber itu ada tanda tangan saya juga di situnya, tapi saya tidak merasa diminta persetujuan juga," tambahnya.

Sementara itu, Pengurus DPD II Partai Golkar Cilegon, Sutisna Abas menyayangkan adanya insiden tersebut.

Menurut Sutisna, seharusnya dalam sebuah kegiatan antara ketua dan sekretaris bisa berjalan bersama-sama.

"Jabatan pak Isro kan sekarang sekretaris partai, mestinya dalam sebuah kegiatan, ketua dan sekretaris partai ini membahas kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama," ungkapnya.

Sutisna menilai, dalam menggelar sebuah kegiatan, harus dibicarakan secara bersama-sama antara ketua dan sekretaris.

Baca juga: BREAKING NEWS Ratu Ati Marliati Resmi Nyatakan Tak Maju di Pilwalkot Cilegon 2024

Apabila komunikasi terbangun, antara ketua dengan sekretaris, terkait adanya acara bukber atau acara lainnya.

Menurut Sutisna, seharusnya dalam menentukan kapan waktu kegiatan diselenggarakan bisa disesuaikan dengan jadwal kegiatan bersama.

"Idealnya antara ketua partai dengan sekretaris partai dalam menentukan sebuah kegiatan, itu dibicarakan bareng-bareng, tidak bisa ketua memaksakan kegiatan hari ini, kemudian sekretaris minta kegiatan kapan," ungkapnya.

Meskipun dalam hal ini, Ratu Ati mengaku telah mengundang seluruh pengurus DPD Golkar termasuk Isro Mi'raj.

Sutisna menilai hal itu justru menjadi terlihat lucu, karena sekretaris yang seharusnya dilibatkan untuk menjadi seorang pengundang justru tidak dilibatkan.

"Yah lucu seorang sekretaris kok diundang, kan mestinya yang ngundang itu ketua dan sekretaris dalam sebuah organisasi, jadi antara ketua dan sekretaris itu tidak bisa dipisahkan dalam sebuah organisasi," ungkapnya.

Apalagi dalam hal surat menyurat, kata dia, baik ketua sekretaris tidak bisa menandatangani undangan sendiri.

Tentunya, lanjut Sutisna, dalam hal surat menyurat, ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang harus dilakukan dalam sebuah organsiasi

"Engga bisa juga ketua dpd berdalih loh saya sudah mengundang pak Isro, loh emang pak Isronya sebagai yang diundang kah? bukannya dia sebagai pengundang, karena sebagai sekretaris," katanya.

"Bukan kah pak Isro sebagai sekretaris partai yang seharusnya sebagai orang yang turut mengundang kepada mereka yang hadir pada buka bersama tadi? Artinya ada sesuatu yang tidak dibangun dalam komunikasi itu," sambungnya.

Apalagi kabar yang beredar, kata Sutisna, surat undangan tersebut hanya ditandatangaioleh Ketua DPD II Partai Golkar.

Bisa dilihat dalam petunjuk pelaksanaan organisasinya, kata dia, bisa tidak surat keluar hanya ditandatangani oleh Ketua DPD tanpa adanya tandatangan Sekretaris DPD.

"Apalagi itu surat resmi sebuah partai politik, masa hanya ditandatangani oleh ketua saja tanpa ada tandatangan sekretaris," katanya.

Terlebih lagi, Sutisna menyebut SK jabatan seorang Sekretaris DPD itu satu paket dengan SK Ketua DPD.

Sehingga dalam hal ini, kata dia, seharusnya Isro Mi'raj bukan menjadi seorang yang diundang, tapi dilibatkan sebagai seseorang yang mengundang.

"SK pengurus dpd partai golkar itu sepaket antara ketua umum dan sekretaris umum, di mana disebutkan dalam pasal 73 bahwa setiap surat menyurat itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris," katanya.

"Apabila ketua berhalangan, ketua bisa menunjuk wakil ketua yang dihendaki siapa, begitu juga apabila sekretaris umun berhalangan, bisa menunjuk wakil sekretaris yang dikehendaki," tambahnya.