LMP Nilai Tepat Penyebutan KKB Jadi OPM: Perbuatan Mereka Lewati Batas Kemanusiaan

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M Arsyad Cannu mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penyebutan kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut dia, penyebutan OPM sudah sangat tepat, karena tindakan dan perbuatan mereka sudah melewati batas kemanusiaan dan telah banyak memakan korban nyawa.

"Penyebutan OPM oleh Panglima TNI saya rasa sudah sangat tepat. LMP sangat mendukung keputusan itu," kata dia kepada wartawan pada Senin (15/4/2024) siang.

Baca juga: Dugaan Aliran Uang Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Ke OPM Bakal Didalami KPK

LMP mengaku siap bekerja sama dengan TNI-Polri untuk memberikan ide, masukan dan gagasan agar ekonomi masyarakat Papua maju.

Sebab, selama ini menurut pandanganya dinilai banyak ketimpangan di sana. 

Dikatakan Ketua LPM Arsyad, LMP siap mendukung dalam bentuk apa pun jika diajak oleh TNI-Polri untuk memajukan perekonomian masyarakat papua.

"Apa pun bentuknya LMP siap, apakah itu berupa ide, gagasan ataupun saran serta sinergitas lainnya. Kami siap," tegas Arsyad.

Untuk diketahui, penyebutan OPM tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April 2024.

Alasannya kelompok bersenjata di Papua menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sama dengan OPM.

Kini TNI kembali menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Sebelumnya, TNI menyebutnya dengan istilah kelompok separatis teroris (KST). Sedangkan pihak Polri menyebutnya dengan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Perihal pergantian sebutan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto angkat bicara.

Kelompok bersenjata di Papua menyebut diri mereka dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan bagian dari OPM.

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sama dengan OPM," kata Jenderal TNI Agus kepada wartawan pada Rabu (10/4/2024).

"Saya akan tindak tegas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," tambah Agus. Keberadaan TNI di Papua lanjut Agus merupakan operasi yang dilakukan oleh pemerintah.