Ini Nama-nama PJ Gubernur yang Disebut Hakim Konstitusi Tak Netral selama Pilpres: Ada Al Muktabar

TRIBUNBANTEN.COM - PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, dituding tidak netral selama Pilpres 2024.

Al Muktabar dinilai memanfaatkan kekuasaan sebagai PJ Gubernur untuk menenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Selain Al Muktabar, terdapat sejumlah nama PJ Gubernur lainnya yang dituding tidak netral.

Baca juga: 3 Hakim Dissenting Opinion, MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres Anies-Muhaimin

Yaitu

PJ Gubernur Sumatera Utara Hassanudin

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi

PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana

PJ Gubernur Kalimantan Barat Harisson

PJ Gubernur Sulawesi Selatan Baharuddin

"Saya menemukan terdapat masalah netralitas Pj, kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, dan Sulawesi Selatan," kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dia mengungkap bentuk ketidaknetralan itu salah satunya menggerakkan ASN hingga pengalokasian sebagian dana desa untuk kepentingan kampanye

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Sebut Tidak Ada Paslon Capres hingga Parpol Keberatan Atas Pencalonan Gibran

Sederet PJ Gubernur itu dituding mengajak masyarakat memilih pasangan capres-cawapres yang berkomitmen jelas untuk kelanjutan pembangunan IKN

"Pembangunan bansos atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas paslon tertentu penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum menonjolkan keberpihak kepada paslon tertentu. Pemasangan alat peraga kampanye di kantor pemerintahan daerah serta ajakan untuk memilih paslon di medsos dan gedung pemerintah," ujarnya

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari PJ Gubernur Banten, Al Muktabar

That is

---

singkatan

i.e., viz.

---

adverbia

namely, specifically, videlicet, scilicet

---

konjungsi

that is

---

frasa

that is to say, to wit