Ini Alasan Wali Kota Helldy Ingin Barter Jalan Protokol dan Lepas JLS ke Pemerintah Pusat 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menanggapi isu mengenai dirinya, yang disebut ingin melepas Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau Jalan Aat Rusli, untuk diberikan kewenangannya ke Pemerintah Pusat.

Tanggapan itu Helldy sampaikan dalam acara Riung Mungpulung dalam rangka perayaan HUT ke-25 Kota Cilegon.

Baca juga: Suasana Riung Mungpulung HUT ke-25 Kota Cilegon, Pejabat Pemkot Kompak Kenakan Baju Adat

"Banyak isu yang beredar bahwa walikota akan melepas jalan JLS. Perlu kami sampaikan di kesempatan ini, kami bukan ingin melepas jalan JLS tapi kami ingin mendapatkan jalan protokol ini," saat di depan Kantor Walikota Cilegon, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helldy, jalan protokol yang berlokasi mulai dari perempatan PCI hingga Ciwandan itu merupakan Jalan Anyer-Panarukan.

Jalan tersebut saat ini berada pada kewenangan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Helldy menilai, jalan tersebut sebagai salah satu jalan utama yang digunakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

Sehingga ia berharap agar jalan protokol tersebut bisa menjadi milik Pemkot Cilegon dan pihaknya siap melepas JLS untuk diberikan kepada pemerintah pusat.

"Karena secara maintenance jalan (protokol,-red) ini juga lebih ringan, kenapa lebih ringan? Karena dua jalur sampai dengan kantor DPRD ke sananya cuma satu jalur," katanya.

Selain itu, harga tanah sepanjang jalan protokol, kata Helldy, jauh lebih mahal dibandingkan dengan JLS.

Apalagi jalan protokol Anyer-Ciwandan, merupakan jalan kelas satu, dibandingan dengan JLS yang masih kelas empat.

"Oleh karena itu, saya hanya baru niatan, tapi sudah diramaikan di masyarakat," ungkapnya.

Menurut Helldy, isu tersebut merupakan hanya sebatas keinginan yang belum untuk direalisasikan.

Ada beberapa hal yang keinginannya tersebut, supaya bisa diwujudkan.

Selain jalan protokol itu, sebagai jalan utama yang sering dilalui oleh masyarakat Cilegon.

Helldy menilai, apabila sepanjang jalan protokol itu beralih kewenangannya menjadi milik Pemkot Cilegon.

Pihaknya bisa memperoleh pesukan yang nantinya bisa dikelola oleh Dishub Kota Cilegon.

"Kalau dalam istilaj di PUPR ada upgrading dan downgreding, jadi maksudnya untuk mendapatkan jalan (protokol,-red) ini, yang banyak nilai positifnya kita ambil dan kita serahkan JLS ke sana," ungkapnya.

Kemudian Helldy juga mengungkapkan alasan agar sepanjang jalan JLS itu bisa diserahkan ke pemerintah pusat.

Selain jalan tersebut dinilai tidak dapat menghasilkan keuangan untuk pemasukan Pemkot Cilegon.

Jalan JLS juga dinilai terlalu mahal dalam hal maintenance atau pemeliharaan jalan.

"Karena untuk maintenens ini sangat berat, dan karena perhatian pemerintah kota cilegon tidak menggunakan JLS ini dengan biaya APBD yang tinggi, kami tidak mau," kata Helldy.

Baca juga: Masuk Bursa Pilwalkot Cilegon Lagi di 2024, Sanuji Pentamarta: Saya Mengikuti Perintah Partai!

Akhirnya, pihaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemeliharaan jalan tersebut.

"Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin, kami dapat bantuan untuk perbaikan JLS sebanyak Rp 112 miliar dan tahun 2024 ini kami InsyaAllah mendapatkan Rp 67 miliar dari PUPR Pusat," ungkapnya.