Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis", Prabowo: Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak!

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi istilah makan siang gratis, menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak.

Diketahui, makan siang gratis yang merupakan salah satu program unggulan dirinya bersama wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Prabowo Subianto, istilah yang tepat justru makan bergizi gratis untuk anak-anak.

Baca juga: Prabowo Subianto Restui Kader Gerindra Maju Jadi Cagub Banten, Berikut Sosoknya

Prabowo Subianto punya alasan khusus mengapa mengganti istilah tersebut.

"Saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya," kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

"Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan?" sambung dia.

Prabowo menyadari bahwa banyak anak sekolah yang masuk sejak pagi dan pulang pada siang hari.

Maka, jika makan gratis baru dilakukan pada siang hari, hal itu dirasa sia-sia karena anak sekolah sudah pulang.

"Jadi kalau dia makan siang, itu terlambat," imbuhnya.

Meski demikian, Menteri Pertahanan RI ini menekankan bahwa program tersebut intinya adalah memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Indonesia.

Menurutnya, setelah dianalisis panjang, program ini juga diyakini mampu berefek baik terhadap masa depan bangsa.

Di lain sisi Prabowo ingin anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang kekurangan gizi karena ada program ini.

"Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Hitungannya perkiraannya hampir seperempat, 25 persen anak-anak kita mengalami kurang gizi rata-rata. Ini sangat memprihatinkan," ujar Prabowo.

Lebih jauh, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa ada 76 negara sejauh ini sudah menerapkan program makan gratis kepada anak-anak.

Sementara itu, lanjut Prabowo, ada 5-6 negara yang sedang mempersiapkan menjalankan program tersebut.